NU: Tayangan Azan dengan Sosok Ganjar Bukan Politik Identitas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menyatakan tayangan azan yang menampilkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo bukan politik identitas.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 13 September 2023, Gus Falah menjelaskan bahwa praktik politik identitas berwujud "penyerangan" terhadap tokoh, kandidat, maupun kelompok dengan identitas suku, ras, gender, maupun agama tertentu.

"Politik identitas yang harus ditolak adalah mengapitalisasi perbedaan ras, etnis, gender, maupun agama untuk tujuan politik tertentu," kata anggota DPR itu.

Viral Capres Ganjar Pranowo Jadi Model Adzan Madrib

Photo :
  • TikTok: manjeliskopi08.id

Gus Falah mencontohkan politik identitas pernah untuk menyerang Megawati Soekarnoputri pada Pemilu 1999. Kala itu propaganda bahwa perempuan tidak boleh jadi pemimpin, dan propaganda itu menjadikan dalil-dalil agama sebagai pembenaran.

"Inilah politik identitas, menyerang identitas, dalam hal ini gender orang lain dengan menjadikan agama sebagai pembenaran untuk tujuan politik," ungkapnya.

Selain itu, politik identitas juga digunakan pada Pemilu Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Kala itu propaganda yang dimainkan adalah ajakan untuk tidak memilih kandidat yang tidak beragama tertentu.

Wapres Gibran Hadiri Pembukaan Konferensi Besar Fatayat NU di Jakpus

Contoh politik identitas lainnya tampak pada Pilgub Sumatera Utara 2018. Isu yang digunakan adalah warga asli dan pendatang.

Ganjar Pranowo

Photo :
  • Istimewa
Megawati Baru Cerita Pernah Akting Jadi Presiden atas Perintah Gus Dur

"Pada Pilgub Sumut ada serangan terhadap calon tertentu yang dianggap bukan orang asli Sumut. Politik identitas itu berbasiskan serangan terhadap tokoh atau kelompok yang punya identitas tertentu," katanya.

Terkait dengan tayangan azan yang menampilkan Ganjar Pranowo, Gus Falah menyatakan tidak ada serangan terhadap identitas tokoh atau kelompok lain. "Jadi, tayangan itu bukan politik identitas," ujarnya.

Kota di Jepang Cari Wali Kota Baru dengan Aplikasi Lowongan Kerja, Warga Biasa Bisa Daftar
Pekerja melipat surat suara pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024. (Foto ilustrasi).

Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR

Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.

img_title
VIVA.co.id
16 Desember 2024