Megawati Larang Menpan RB Azwar Anas Nyaleg, Hasto: Harus Jaga Netralitas
- Istimewa
Jakarta - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bicara soal upaya mitigasi untuk mengantisipasi terulangnya politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang. Salah satu upayanya yaitu dengan menjaga netralitas para aparatur negara.
Hal itu dikatakan Hasto dalam Forum Diskusi Pemilu Keberagaman Menjadi Kekuatan Mewujudkan Pemilu Bermartabat yang ditayangkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Rabu, 13 September 2023.
Bicara soal netralitas, Hasto lantas mengungkit cerita saat Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas maju sebagai caleg dari PDIP.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
- ANTARA
Kata dia, Megawati menolak Azwar Anas mencalonkan diri sebagai caleg karena harus mengedepankan dan menjaga asas netralitas selaku aparatur negara.
"Jadi ketika kami menyusun calon anggota legislatif, muncul aspirasi agar Pak Abdullah Azwar Anas, Menpan RB untuk juga menjadi caleg," ucap Hasto, Rabu, 13 September 2023.
Saat mendengar aspirasi itu, Megawati langsung tegas menolak. Kata Mega, Azwar Anas selaku aparatur negara memiliki tugas penting dalam menjaga dan membentengi netralitas birokrasi politik.
"Tetapi Bu Mega mengatakan, tugas pokok Pak Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan RB adalah menjaga netralitas birokrasi. Maka Ibu Mega mengatakan jangan calonkan Pak Azwar Anas karena fungsinya meskipun dari PDIP, tapi harus menjaga netralitas dari aparatur negara," tegas Hasto.
Kunjungi Banten, Komisi II DPR Soroti Netralitas Kepolisian dan Kades
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Banten di Kota Serang.
