Ketua DPC Gerindra Semarang Dicopot Akibat Pukul Kader PDIP
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta – Majelis Kehormatan Partai Gerindra, memutuskan mencopot Joko Santoso dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Semarang. Namun, Joko tetap masih akan berstatus sebagai kader partai.
Ketua Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Habiburokhman, menjelaskan hal itu terkait dengan aksi pemukulan yang dilakukan Joko Santoso, kepada seorang kader PDIP.
"Diberikan sanksi cukup berat, yakni diberhentikan sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Semarang," kata Habiburokhman di kantor DPP Gerindra, kawasan Ragunan, Jakarta Selatan, Minggu, 10 September 2023.
Dia menjelaskan, berdasarkan pengakuannya sendiri, Joko mengakui mendatangi rumah kader PDIP di Semarang sambil membentak-bentak. Jelas Habiburokhman, faktor ini yang juga menjadi salah satu alasan kuat Majelis Kehormatan mengambil keputusan berat terhadap Joko tersebut.
"Nah itu sudah cukup bagi kami untuk menjatuhkan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah," ujar Habiburokhman.
Dia menjelaskan, Joko telah melanggar Pasal 68 AD/ART Partai Gerindra. Joko sudah dimintai secara langsung keterangannya pada sidang kali ini.
"Intinya, 5 anggota majelis bersepakat menjatuhkan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah. Melanggar Pasal 68 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, yaitu soal jati diri kader Gerindra yang harus berperilaku sopan, rendah hati, dan disiplin," ujarnya.
Diketahui, kabar soal pemukulan ini awalnya disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, dan Ketua Umum DPP Taruna Merah Putih (TMP), Hendrar Prihadi. Dimana, peristiwa pemukulan itu terjadi pada hari Jumat, 8 September 2023 lalu, sekitar pukul 21.45 WIB.
Diceritakan, kala itu seorang Kader PDIP bernama Suparjianto, diduga dipukul oleh Ketua DPC Gerindra usai didatangi di kediamannya di Jalan Cumi-cumi, Kelirahan Bandarharjo, Semarang Utara.
"Tanpa babibu, Ketua Gerindra yang juga anggota DPRD Kota Semarang itu, memukul kader kami," kata Hendrar kepada wartawan, Sabtu, 9 September 2023.
PDIP: Pilkada Langsung Beri Pendidikan Politik kepada Masyarakat
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), I Wayan Sudirta menyoroti soal usulan mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari model langsung menjadi tidak langs
