Masinton Harap Pilpres 2024 Jauh dari Politik Lidah Tak Bertulang
- ANTARA FOTO/Rosa Panggabean
Jakarta – Politikus PDIP Masinton Pasaribu berharap partai politik peserta pemilu 2024 tidak mempertontonkan tindakan-tindakan bodoh kepada masyarakat. Dia pun mendorong agar politik “lidah tak bertulang” tidak terjadi atau terulang di Pilpres 2024.
"Harusnya pilpres ini bisa mengakhiri politik lidah tak bertulang," kata Masinton dikutip Jumat, 8 September 2023.
Politikus PDIP Masinton Pasaribu (kanan) dalam diskusi politik.
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Menurut Masinton, dinamika politik yang begitu cepat tidak mendidik masyarakat, sebab cenderung mempertontonkan politik yang saling bersilat lidah. Adapun pernyataan yang dilontarkan oleh elite politik tidak sesuai dengan tindakannya.
Karena itu, Politikus PDIP itu meminta supaya calon pemimpin Indonesia dapat bertindak sesuai perkataannya. Seorang pemimpin dipilih karena kepercayaan rakyat terhadapnya.
"Pemimpin itu satunya kata dan perbuatan itu yang selalu disampaikan oleh Bung Karno," ujarnya.
Masinton juga menyindir koalisi-koalisi yang sudah terbangun sebelumnya. Setiap muncul di media massa, selalu menyebut solid dan kokoh, tapi pada akhirnya justru pecah dan berpindah haluan.
Masinton menyebut politik yang dinamis itu adalah pola bekerja sama antara parpol dalam satu koalisi. Bukan sebaliknya.
“Dinamis itu ya tidak cair-cair juga, bisa pola kerja sama yang cepat berubah. Kalau politik dinamis itu, iya, tapi bukan mempertontonkan politik yang berubah-ubah, ‘kami solid, kami sudah bersepakat’, prekkk (pecah) berubah, publik tidak asyik melihatnya,” kata Masinton.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Dia lantas memahami salah satu parpol kecewa dan itu adalah buntut dari dansa politik yang terjadi saat ini. Masinton mengklaim PDIP sendiri bersikap cermat dalam menentukan kerja sama parpol dan tidak terburu-buru dalam menentukan cawapres.
“Politik harus menjadi sebuah ruang memberikan komitmen kepada rakyat karena disaksikan oleh rakyat, jadi memberikan kepastian kepada rakyat,” imbuh anggota DPR fraksi partai berlogo banteng moncong putih tersebut.
Kata KPU Sumbar soal Larangan Penarikan Calon Kepala Daerah oleh Parpol
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar menegaskan bahwa partai politik dilarang menarik calon kepala daerah setelah mendaftarkan pasangan calonnya ke kantor KPU masing-masing
