Isu PA 212 Dukung Ganjar Nyapres, Slamet Maarif: Hoax, Kami Istikamah Tunggu Komando HRS
- VIVA/Muhamad Solihin
Jakarta - Beredar isu di platform media sosial, Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengambil sikap dengan mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Petinggi PA 212 melalui Sekretaris Dewan Syuro Slamet Maarif pun membantah isu tersebut dengan menyebutnya sebagai hoax.
"Hoax itu," kata Slamet saat dikonfirmasi VIVA, pada Kamis, 7 September 2023.
Slamet pun mengirim pernyataannya melalui video via pesan WhatsApp. Dia menilai lucu ada beberapa pemberitaan soal dukungan PA 212 terhadap bakal capres tertentu. Padahal, ia merasa tak pernah diwawancara atau diminta konfirmasi.
Ia menegaskan sebelumnya tak pernah bicara sama sekali soal urusan pencapresan 2024. Namun, ia perlu meluruskan karena isu PA 212 dukung Ganjar mencuat dalam beberapa hari terakhir. "Jelas berita hoax. Tidak benar sama sekali. Saya tidak pernah diwawancara sama sekali," jelas Slamet.
Slamet bilang pihaknya saat ini tetap istikamah mendukung dan menunggu komando serta ijtima ulama terkait urusan politik 2024. Ia menyebut hal itu termasuk menunggu komando dari Pembina PA 212 yaitu Imam Besar Habib Rizieq Shihab atau IB HRS.
"Dan wabil khusus, dan tetap 2024 kita tunggu komando IB HRS. Jadi, PA 212 belum memberikan dukungan kepada calon presiden manapun," ujarnya.
Menurut dia, adanya isu PA 212 dukung capres tertentu karena diduga adanya permainan buzzer. Kata Slamet, tujuannya untuk memecah umat demi kepentingan 2024. "Sekali lagi, PA 212 istikamah menunggu komando IB HRS untuk 2024," sebutnya.
Dalam dinamikanya jelang pendaftaran capres dan cawapres, sejauh ini sudah mencuat tiga poros koalisi. Pertama, Ganjar Pranowo sebagai bacapres yang didukung PDI Perjuangan (PDIP), PPP, Hanura, dan Perindo.
Lalu, poros Prabowo Subianto dalam Koalisi Indonesia Maju yang didukung Gerindra, Golkar, PAN, PBB, Partai Gelora. Kemudian, poros pendukung Anies Baswedan yang diisi Nasdem dan PKB.
Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros
Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.
