Cak Imin: Saya dan Anies Baswedan Terdepan Menolak Politik Identitas, NKRI Harga Mati!

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bersama pengurus PB PMII.
Sumber :
  • istimewa

Jakarta - Bakal calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengatakan bahwa dirinya merupakan salah satu orang yang menolak politik identitas meski dia tak memungkiri bahwa masyarakat memang punya identitas masing-masing.

Ucapkan Terima Kasih ke Anies, Pramono Janji Lanjutkan Programnya di Jakarta

"Komitmen saya dengan mas Anies: jadi, kalau ada politik identitas, Mas Anies dan saya terdepan menolak politik identitas, tapi identitas tidak bisa dimungkiri rakyat bisa memiliki identitas masing-masing," ujar Cak Imin saat hadir di sekretariat Pengurus Besar PMII, Jakarta, pada Rabu, 6 September 2023.

Deklarasi Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Photo :
  • Twitter @aniesbaswedan
Anies Baswedan: Saya Tentu Dukung Pramono-Rano di Pilkada Jakarta, Sudah Jelas

Dia menuturkan tidak akan terpengaruh akan politik identitas yang kerap berkembang. Dia menjelaskan, sudah bertemu dan berdiskusi dengan bakal capres Partai Nasdem, Anies Baswedan. Menurutnya, dalam diskusi dan pertemuan itu bahwa Cak Imin dan Anies Baswedan menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati.

Ridwan Kamil Janji Perbanyak Trotoar Empat Kali Lipat di Jakarta jika Jadi Gubernur

"Mas Anies empat mata diskusi panjang dengan saya; Mas Anies pada dasarnya sama persis dengan saya: NKRI harga mati, Pancasila, bhinneka tunggal Ika, UUD 1945, itu sudah final," kata Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto

Wakil Mendagri: Sistem Politik atau Sistem Pemilu Indonesia Boros

Wakil Menteri Dalam Negeri mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto meminta untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (pemilu) karena tidak efisien dan terlalu mahal.

img_title
VIVA.co.id
21 November 2024