Ancaman Gus Yahya Bagi Pengurus yang Gunakan NU untuk Politik Praktis

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di Harlah 1 Abad NU
Sumber :
  • NU Channel

JakartaKetua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mengatakan pengurus Nahdlatul Ulama (NU) yang menggunakan lembaga untuk kampanye politik praktik akan diberikan sanksi atau tindakan tegas. Menurut dia, sudah ada contoh kasus yang diberikan tindakan tegas.

Hambatan Struktural-Budaya Masih Batasi Partisipasi Perempuan dalam Politik, Menurut Peneliti

“Ada dan sudah 2 kali kita laksanakan. Kemarin ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang kita tegur karena mengadakan deklarasi capres di kantor NU, ini kita tegur,” kata Gus Yahya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin malam, 4 September 2023.

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya di kantor PBNU Jakarta

Photo :
  • NU
Surya Paloh Targetkan 100 Kader NasDem Menang Pilkada 2024

Menurut dia, PBNU tidak melarang apabila warga nahdliyin secara pribadi untuk menggunakan hak pribadinya dalam mengikuti pemilu. Namun, kata dia, yang tidak diperbolehkan dan dilarang adalah menggunakan lembaga NU.

“Sebagai pribadi ikut kesana kemari, itu hak pribadinya. Kalau menggunakan lembaga, tidak boleh. Bukan calon atas nama NU, tapi kalau ada pengurus NU kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik praktis, langsung kita tegur,” tegas dia.

Surya Paloh: Singkirkan Praktik Politik Transaksional

Sementara, Gus Yahya mengatakan apabila ada calon presiden yang mengatasnamakan NU karena bukan pengurus NU, maka ditegaskannya itu tidak benar. “Kami tidak bisa memberikan sanksi apa-apa kalau bukan pengurus,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Persaingan memperebutkan pengaruh Nahdlatul Ulama (NU) menjelang pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 bakal semakin sengit.

Meski NU secara lembaga tidak mengasosiasikan diri kepada kelompok politik tertentu, tetapi pengaruh dari kalangan santri, kyai, sampai simpatisannya menjadi rebutan para partai politik dan kandidat Pilpres.

Suasana ruang pengaduan Lapor Mas Wapres bagi masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin, 11 November 2024.

Pengamat Ingatkan Layanan "Lapor Mas Wapres" Jangan Hanya Gimik Politik

Pengamat politik mengatakan layanan "Lapor Mas Wapres" yang digagas Gibran Rakabuming Raka merupakan langkah yang baik karena bisa membuka kran partisipasi masyarakat.

img_title
VIVA.co.id
12 November 2024