Wapres: Pesantren Harus Jadi Benteng Serangan Modernisasi yang Negatif dan Disruptif
- ANTARA/Indra Arief Pribadi
Bangkalan – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan pesantren harus menjadi benteng yang kuat terhadap serangan-serangan modernisasi negatif.
"Kalau tidak kita menjaga, pesantren ini yang menjadi benteng bisa saja akan terjadi perubahan. Jadi pesantren harus menjadi benteng yang kuat terhadap serangan-serangan modernisasi yang negatif yang disruptif, yang membuat perubahan pemahaman anak-anak kita," kata Wapres Ma'ruf dalam Haul Masyayikh, Wisuda Purna Siswa, dan Hari Jadi ke-28 Pondok Pesantren Al-Anwar di Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Kamis, 31 Agustus 2023.
Ma'ruf menyebutkan modernisasi negatif itu seperti disrupsi dari perubahan zaman yang mengganggu pemahaman masyarakat terhadap agama.
Ilustrasi/Belajar di pesantren.
- VIVA.co.id/Purna Karyanto Musafirian
"Globalisasi, kemajuan teknologi itu juga di samping membawa kebaikan, itu membawa keburukan juga, mendisrupsi namanya itu ya. Banyak disrupsi, banyak kemudian yang meninggalkan agamanya," kata Ma'ruf.
Ma'ruf menceritakan fenomena perubahan yang terjadi di Korea. Disrupsi di negara tersebut, kata Ma'ruf, telah membuat 52 persen masyarakat menjadi tidak beragama.
"Saya lihat di Korea itu dulu 99 persen beragama Buddha, sekarang tinggal 20 persen, yang lainnya ada agama lain, yang paling besar adalah sebesar 52 persen tidak beragama, tidak beragama karena pengaruh modernisasi, pengaruh kemajuan," katanya.
Oleh karena itu, kata Ma'ruf, peran pesantren dibutuhkan sebagai benteng untuk menangkal perubahan yang negatif. Pentingnya peran pesantren juga sudah dirasakan sejak zaman kolonial.
Ilustrasi Pesantren.
- VIVA.co.id/Purna Karyanto Musafirian
"Pesantren juga merupakan benteng yang kuat dalam menjaga umat. Buktinya apa ratusan tahun (Indonesia) dijajah tapi mayoritas keislamannya tidak berubah itu luar biasa," kata Ma'ruf.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga meresmikan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam serta Rumah Susun Al-Anwar. (ant)
KPK Usut Jual Beli Aset Milik Anggota DPR Anwar Sadad di Kasus Dana Hibah Jatim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mendalami soal dugaan adanya jual beli aset milik Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Anwar Sadad.
