Legislator PKS Kritik Program Food Estate: Tak Seindah yang Dibayangkan
- VIVAnews/AnwarSadat
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal menyebut proyek Food Estate sudah salah sejak awal. Alhasil, program tersebut menjadi pembicaraan publik akibat tidak sesuainya antara perencanaan dan hasil yang diharapkan.
Akmal mengatakan, pada dasarnya sejak awal proyek itu dikerjakan, dia dan fraksinya, menentang proyek Food Estate atau Ketahanan Pangan tersebut. Walaupun tujuannya baik untuk mengantisipasi krisis pangan, menurutnya, program ini memiliki berbagai kendala terutama kesesuaian lahan, budaya hingga masyarakat yang tidak mendukung.
“Dari sisi tujuan bahwa pada saat Food Estate ini dilaksanakan untuk mengantisipasi krisis pangan, langkah khusus pelaksanaan Food Estate seolah memberi harapan besar. Kami sejak awal, menjadi kesepakatan FPKS sangat mengkritik food estate karena konsepnya tidak seindah yang dibayangkan,” kata Akmal kepada awak media, Selasa, 29 Agustus 2023.
Presiden Jokowi didampingi Mentan SYL meninjau lahan food estate di NTT
- Kementan
Politikus Fraksi PKS itu memahami tujuan Food Estate untuk meningkatkan produksi pangan. Tapi kenyataannya, secara teknis dilaksanakan di lokasi-lokasi yang tidak mendukung iklim di Indonesia. Ia mencontohkan, tanaman pangan tidak cocok di tanah gambut, namun pelaksanaannya justru di tanah gambut.
Akmal membuktikan, lahan untuk berbagai tanaman seperti pangan, hortikultura, maupun lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ternyata lahan yang digunakan tidak mencukupi sumber airnya. Kurang lebih tiga tahun, tambahnya, tidak menghasilkan apa yang menjadi tujuan dan harapan Food Estate tidak tercapai. Bahkan kerusakan lingkungan hutan malah menjadi masalah baru.
“Saya sangat menyayangkan, pemerintahan Presiden Jokowi kembali memasukkan Food Estate dalam anggaran ketahanan pangan 2024 yang ditetapkan sebesar Rp108,8 Triliun meski program ini dinilai gagal,” kata Akmal.
Dia memastikan Komisi IV DPR akan mengkritik program Food Estate, apalagi dari sisi anggaran akan diusulkan tidak disetujui jika belum ada hasil dan evaluasi dari program sebelumnya yang banyak gagal.
Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat meninjau lokasi lumbung pangan nasional (food estate) di Kalimantan Tengah. (Foto ilustrasi)
- Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
“Kami menemukan dua hal besar persoalan food estate, yakni intensifikasi pertanian terkait meningkatkan indeks pertanian yang tidak berjalan baik dan persoalan ekstensifikasi pertanian yang bermasalah,” ujarnya.
PDI Perjuangan Pertanyakan Kasus Hasto 5 Tahun Silam Baru Dibuka Setelah Partainya Kritis ke Keluarga Jokowi
Jubir PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro menyoroti penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK.
