Ali Ngabalin: Kita Harus Sevisi Jadikan RI Negara Kuat, Pemilu Nanti Harus Damai
- VIVA.co.id/Andrew Tito
Kendari - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengajak masyarakat tetap damai dan solid untuk menyambut serta menghadapi Pemilu 2024. Menurut dia, masyarakat jangan terpecah-belah akibat adanya ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax.
“Kita harus sevisi untuk menjadikan Indonesia negara 5 besar terkuat di dunia. Pemilu nanti harus damai tanpa adanya ujaran kebencian, berita bohong hingga fitnah-memfitnah di media sosial, jangan sampai terpecah belah,” kata Ali Ngabalin dalam keterangannya pada Jumat, 25 Agustus 2023.
Ngabalin menyampaikan imbauan ini saat melaksanakan Program KSP Mendengar di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam acara itu, hadir 150 orang perwakilan masyarakat terdiri dari organisasi masyarakat, akademisi, hingga kepala desa di Sulawesi Tenggara.
Dari acara tersebut, disepakati pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di sektor pendidikan memiliki peranan penting untuk menyukseskan Pemilu yang damai dan solid pada 2024.
Menurut Ngabalin, KSP hadir untuk membantu menjembatani persoalan yang dikeluhkan masyarakat. Kata dia, penguatan sumber daya manusia atau SDM sangat berperan penting dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Tidak terbatas pada permasalahan ekonomi, pembangunan dan infrastruktur, di mana pendidikan menjadi poin penting yang banyak digaungkan masyarakat Sulawesi Tenggara.
“Dalam menampung keluhan, kritik dan saran masyarakat terdapat sistem dan mekanismenya. Nanti ada semacam usulan kecil dari masyarakat untuk kita segera sampaikan ke deputi-deputi terkait di Kantor Staf Presiden,” ujarnya.
Sementara, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Wandy N. Tuturoong menjelaskan kesadaran masyarakat di Sulawesi Tenggara terhadap pendidikan harus diperhatikan, bukan cuma kekayaan alamnya saja.
“Oleh karena itu, perlu disepakati pemahaman memprioritaskan pendidikan dan keterampilan untuk mengatasi tantangan yang ada di Sulawesi Tenggara,” jelas dia.
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus MK, Menko Yusril: Pemerintah akan Lakukan Ini
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tetap menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi (M
