Sekjen PDIP Klarifikasi soal Pernyataan Megawati Minta Bubarkan KPK
- dok Humas PDIP
Yogyakarta - PDI Perjuangan (PDIP) membantah soal pernyataan sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang menyebut meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membubarkan KPK.
"Maksud Bu Mega, beliau yang mendirikan KPK, [tapi korupsi] masih jadi persoalan pokok," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Yogyakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.
Bahkan, menurut Hasto, Megawati justru menegaskan bahwa ketika KPK didirikan, bentuknya hanya komisi yang berarti sifatnya ad hoc atau dapat dibubarkan kapan saja, bukan lembaga permanen.
Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat terima dana parpol dari pemerintah.
- Dok. PDIP
Megawati hanya ingin agar gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia benar-benar bisa menurunkan angka serta perilaku korupsi anggaran negara. Sehingga harus bersungguh-sungguh. "Harus ada upaya sungguh-sungguh, komitmen pemimpin nasional dan anak bangsa untuk mencegah korupsi," kata Hasto.
"Baru saja saya melakukan konfirmasi juga kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, [bahwa Bu Mega ingin KPK bubar] sama sekali tidak benar, karena beliau mendirikan KPK itu dalam spirit untuk memenuhi amanat dari reformasi," katanya.
Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri mengaku pernah meminta Presiden Jokowi untuk membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai sudah tidak efektif.
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng," ujar Megawati dalam Acara BPIP di Jakarta Selatan, Senin, 21 Agustus 2023.
Ilustrasi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
- ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Ia menyebut, semestinya KPK melihat ke bawah atau turun langsung ke rakyat dan menegakkan hukum di Indonesia. Salah satunya, memberantas pelaku korupsi sampai ke akarnya.
"Hayo kalian pergi lah kebawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," kata dia.
