Legislator PDIP Desak BPK Audit Program Food Estate yang Dijalankan Prabowo
- Edwin Firdaus
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit program Lumbung Pangan Nasional (Food Estate).
Hal ini menjadi perhatiannya sebab Kementerian Pertahanan sebagai leading sector untuk program tersebut dinilai gagal dalam memperkuat ketahanan pangan serta tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani secara signifikan.
Politikus PDIP itu berharap audit tersebut akan membantu terciptanya transparansi anggaran sehingga bisa diketahui akar masalah dari kegagalan Food Estate.
Presiden Jokowi bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat meninjau lokasi lumbung pangan nasional (food estate) di Kalimantan Tengah. (Foto ilustrasi)
- Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden
“Daripada kita ribut dan sebagainya, sudah kan jadi pro dan kontra ya, dan [masalah ini malah] dianggap nih dipolitisasi, sudah mending turunkan BPK,” kata Hasanuddin kepada wartawan di Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023.
Pada Juli 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menjadi leading sector untuk program Food Estate yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Presiden beralasan bahwa peran Kemenhan tidak hanya mengurusi alat tempur, melainkan juga ketahanan di bidang lainnya, termasuk pangan.
Hasanudin mempertanyakan keputusan Kemenhan yang tidak melakukan kajian terkait program tersebut, apalagi Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu tidak memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan untuk menjalankan program Food Estate.
Karena itu, ia khawatir, jika Food Estate dilanjutkan hanya akan penggelontoran anggaran dari Kementerian Keuangan tanpa memberikan kontribusi positif terhadap negara dan masyarakat.
Presiden Jokowi Meninjau Food Estate di Kabupaten Wonosobo Jateng
- Agus Suparto/ Fotografer Presiden
“Tujuan Food Estate itu, menurut hemat saya, bagus, tetapi, pada pelaksanaanya tidak bagus, terutama yang ada di Kemhan. Kan menanamnya gagal, kenapa tidak disurvei dulu, kan banyak para ahli itu, atau kenapa tidak di tempat lain,” kata Hasanuddin.
Sejatinya, Komisi I DPR RI, kata Hasanuddin, bisa langsung menunjuk BPK untuk memeriksa program Food Estate. Namun, ia menjelaskan penunjukan BPK harus melalui kesepakatan dalam rapat komisi yang memberikan kesimpulan berupa BPK melakukan audit untuk program Food Estate.
