Koalisi Pendukung Prabowo Subianto Menolak Dibilang Membajak Budiman Sudjatmiko
- FB Valerie Yudistira Pramudya
Jakarta – Koalisi pendukung Prabowo Subianto, menolak anggapan bahwa mereka telah membajak aktivis 1998 dan juga politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko. Budiman akhir pekan kemarin, memutuskan untuk mendukung Prabowo sebagai Capres 2024. Walau partainya, PDIP, telah resmi mengusung Ganjar Pranowo.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menepis anggapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut ada pembajakan oleh kubu pengusung Prabowo Subianto pasca Budiman Sudjatmiko deklarasi mendukung Ketum Partai Gerindra itu sebagai bakal capres 2024.
Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko mendukung capres Prabowo Subianto
- FB Valerie Yudistira Pramudya
"Tidak ada gerakan pembajakan yang dilakukan oleh tim capres Prabowo terhadap siapa pun. Tidak ada paksaan, tekanan, maupun intimidasi untuk mendukung kemenangan Pak Prabowo di Pilpres 2024," kata Viva Yoga dikutip Senin, 21 Agustus 2023.
Viva Yoga lanjut mengklaim, semua individu dan kelompok masyarakat yang mendukung Prabowo itu secara sukarela. KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya), kata Viva Yoga, mengedepankan nilai etis dan moral dalam kompetisi pilpres.
"Semua individu, kelompok masyarakat, atau partai politik yang mendukung Pak Prabowo dilakukan secara sukarela dan ikhlas. Lagi pula tim capres Prabowo dalam melakukan kompetisi pilpres lebih mengedepankan nilai etis, moral, intelektual, menjaga ikatan persahabatan dan kebersamaan. Tidak ada politik memecah belah, devide at impera," kata Viva Yoga.
Kendati begitu, soal PDIP yang akan memberi sanksi kepada Budiman Sudjatmiko, Viva Yoga tidak mau mencampurinya. Dia menghormati apapun keputusan internal PDIP tersebut.
"Soal sikap Mas Budiman Sudjatmiko yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP untuk mendukung Pak Prabowo, itu menjadi kewenangan dari PDIP untuk mengaturnya sesuai mekanisme organisasi. Kami tidak boleh ikut campur. Kami menghormati sikap partai politik lain," imbuhnya.
Pesan Presiden Prabowo ke Menteri Hukum: Jangan Terlalu Banyak Melahirkan UU
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengaku mendapatkan pesan langsung dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan persoalan hukum di Tanah Air. Jangan banyak buat UU.
