Viva Yoga Sebut Deklarasi PAN-Golkar Dukung Prabowo Ada Izin Museum Proklamasi
- VIVA/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan, tidak ada pelanggaran atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, saat PAN dan Partai Golkar mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden di tempat lokasi Museum Proklamasi, Jakarta Utara pada Minggu, 13 Agustus 2023.
“Soal gugatan kepada tim capres Prabowo tentang acara dukungan resmi di museum Proklamasi, PAN menilai tidak ada pelanggaran. Acara itu legal formal, ada izin dari staf museum. Tidak ilegal,” kata Viva Yoga melalui keterangannya pada Jumat, 18 Agustus 2023.
Menurut dia, alasan PAN dan Partai Golkar menggunakan Museum Proklamasi untuk deklarasi dukungan kepada Prabowo karena untuk mengingatkan spirit kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, sebagaimana termaktub di Pembukaan UUD RI 1945.
“Sebagai tugas dan perjuangan yang harus kita kerjakan tanpa batas waktu, di setiap pemilu presiden,” jelas dia.
Golkar dan PAN saat deklarasi dukung bacapres Prabowo Subianto.
- Dok. Golkar
Ia menyebut bahwa pemilu presiden bukan hanya sebatas mekanisme dan prosedur demokrasi formal, melainkan sebagai tanggungjawab untuk merealisasikan kedaulatan rakyat di dalam kekuasaan politik.
“Jadi, tidak ada sejarah yang diselewengkan atau dibelokkan atau dimanipulasi. Pendapat itu sudah terlalu jauh,” ujarnya.
Jadi, Viva Yoga menegaskan acara dukungan resmi PAN dan Golkar kepada calon presiden itu bukanlah ajang kampanye. Akan tetapi, kata dia, itu bentuk tanggungjawab partai politik untuk menyosialisasikan kepada masyarakat karena partai politik adalah lembaga milik publik yang dibentuk oleh Undang-undang.
“Dan juga belum masa dan jadwal kampanye. Jadi, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Viva Yoga menyarankan kepada tim sukses kandidat lain agar berkompetisi secara fair dan mengedepankan ide dan gagasan. Menurut dia, jangan berkompetisi mengutamakan hal-hal yang tidak substansi.
“Marilah bertarung ide, gagasan, dan pemikiran tentang persoalan bangsa. Janganlah hal-hal yang tidak substantif dijadikan sumber konflik antar kandidat. Sangat tidak edukatif dan tidak rasional,” pungkasnya.
