Bamsoet Berpantun Satire soal Capres Tak Jelas Cawapresnya dalam Sidang Tahunan MPR

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) sempat melontarkan pantun di tengah-tengah agenda Sidang Tahunan MPR tahun 2023. Politikus Partai Golkar itu menyindir koalisi partai politik (parpol) yang sudah menentukan bakal capres tapi hingga kini belum memutuskan calon pendampingnya pada Pilpres 2024.

"Dari Aceh sampai Papua, sudah tentu berbeda sukunya; para capres sudah tahu siapa, meski masih belum jelas siapa cawapresnya," kata Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023.

Mulanya, Bamsoet mengatakan, dalam enam bulan ke depan, tepatnya pada 14 Februari 2024, Indonesia akan menunaikan mandat konstitusi untuk mewujudkan demokrasi melalui Pemilu untuk memilih wakil rakyat di DPR/DPD/DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, sekaligus memilih Presiden dan Wakil Presiden.

"Tahapan pemilu memang akan selesai dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi demokrasi tak hanya berhenti pada tahap demi tahap pemilu tersebut," kata Bamsoet.

Demokrasi berjalan sepanjang masa, menurutnya, bersamaan dengan kehidupan sehari-hari. Seyogianya wujud demokrasi bukan sekadar siapa yang nanti memenangkan suara rakyat, lebih penting dari itu adalah bagaimana mewarnai proses pengambilan kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat.

Maka, kata dia, pemilu dapat menjadi arena kontestasi untuk menjaring putra-putri terbaik bangsa, yang akan duduk di kursi legislatif dan eksekutif, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional. 

“Lebih dari itu, kita berharap, siapapun nantinya yang terpilih hendaknya meneruskan tongkat estafet pembangunan nasional, konsisten untuk mengambil langkah-langkah positif, dan melanjutkan apa yang telah dimulai oleh para pemimpin sebelumnya. Seiring dengan itu, sesuai dengan prinsip negara hukum, para pemimpin, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara harus menjadikan hukum sebagai landasan dan pedoman dalam menjalankan dan menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Lagi pula, dia mengingatkan, hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara. Karena itu, menurutnya, sudah selayaknya seluruh pemimpin partai politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional dengan mendasarkan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum.

"Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, wajib kita dukung bersama-sama untuk menjalankan misi besar, menuju Indonesia Maju," ujarnya.

MKD Bakal Panggil Rayen Pono Usai Laporkan Ahmad Dhani Buntut Penghinaan Marga

Usai Rayen Pono, MKD akan memanggil Ahmad Dhani secara terpisah.

VIVA.co.id

25 April 2025