KSAD Dudung Imbau Purnawirawan Tak Pakai Atribut TNI saat Berpolitik Direspons Positif

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman
Sumber :
  • Instagram @dudung_abdurachman

Jakarta - Upaya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Dudung Abdurachman jaga netralitas TNI dari kegiatan politik praktis jelang Pemilu 2024 dapat respon positif. Dudung imbau agar purnawirawan TNI tak pakai atribut satuan TNI dalam kegiatan terkait politis.

TNI AL Kembali Akan Kirim Pasukan Satgas MTF TNI Konga ke Lebanon untuk Jalankan Misi Perdamaian Dunia

Tokoh NU Muhammad AS Hikam menilai imbauan Dudung sudah cermat karena berdasarkan aturan.

“Pak Dudung bersikap hati-hati dan besikap waspada sebab bagaimanapun citra TNI di mata masyarakat kan sangat bagus. Mungkin pak Dudung khawatir kalau sampai menggunakan seragam dan lain-lain nanti seolah-olah TNI dikesankan oleh publik ikut campur,” kata Hikam saat dihubungi, Selasa, 15 Agustus 2023.

Sosok Jenderal Bintang 3 Lulusan Terbaik Akmil-Sesko TNI, Kini Pimpin Kogabwilhan III

Menurut dia, upaya Dudung mengimbau purnawirawan itu sebagai bentuk implementasi dari norma yang ada dalam tubuh TNI. Maka itu, ia bilang komitmen Dudung jaga netralitas TNI dalam urusan politik praktis harus dihormati.

Perkuat Teritorial di Papua, Satgas Habema Yonif 6 Marinir Gelar Komsos hingga Bagikan Sembako ke Warga Dekai

Dia tak menafikan purnawirawan memang tak dilarang terjun ke politik praktis lantaran statusnya sudah jadi warga negara sipil. Namun, ia menyebut jika menggunakan atribut TNI berpotensi merusak citra TNI yang mesti dihindari.

“Normanya adalah TNI berasal dari rakyat karena itu di dalam soal politik TNI tidak mau ikut campur atau bercampur dengan politik praktis," lanjut Hikam.

"Salah satu implementasinya purnawirawan TNI walau punya hak sebagai warga negara sipil. Tapi, jangan sampai menggunakan atribut-atribut yang terkesan bahwa itu atribut TNI,” kata Hikam.

Meski demikian, penggunaan atribut TNI dianggapnya juga tak berdampak terhadap institusi tersebut. Dia menuturkan seperti itu karena publik sudah bisa membedakan institusi resmi TNI dengan purnawirawan TNI yang berkegiatan politik.

“Kalau purnawirawan sudah jadi warga negara sipil walau tentu beliau-beliau sudah pernah berkecimpung di TNI maka sapta marga akan tetap ada. Tidak bisa hilang. Tapi tidak ada kaitannya dengan institusi resmi TNI,” ujarnya.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memberikan keterangan pers usai Apel Kesiapsiagaan TNI AD Tahun 2022 di Silang Monas, Jakarta, Rabu, 26 Oktober 2022.

Photo :
  • ANTARA/Syaiful Hakim

Pun, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Sunanto atau Cak Nanto juga menyampaikan pandangannya. Dia menekankan untuk menjaga martabat lembaga TNI maka simbol atau atribut tak seharusnya dipakai. "Agar kelembagaan TNI berada dalam jalur yang semestinya,” ujar Cak Nanto.

Bagi dia, omongan Dudung yang meminta purnawirawan tak gunakan atribut TNI bukan sekedar imbauan. Tapi, hal itu sebagai upaya Dudung waspadai potensi perpecahan dan menjaga marwah TNI.

“Purnawirawan tidak masalah dalam berpolitik tapi memakai atribut TNI itu menurut saya tidak pas karena itu menjadi simbol netralitas yang harus dijaga," lanjut Cak Nanto.

Menurut dia, jika purnawirawan memakai atribun TNI dalam berkegiatan politk praktis maka dikhawatirkan akan menurunkan derajat cita-cita TNI dalam mewujudkan netralitas.

"Saya harap purnawirawan menghormati alamamater yang selama ini dibanggakan,” tuturnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya