Kekosongan Jabatan di 514 Bawaslu Daerah, DEEP Indonesia: Runtuhkan Kepercayaan Publik
- Istimewa
Jakarta – Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership atau DEEP, Neni Nur Hayati, menilai molornya pengumuman seleksi Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu di 514 kabupaten/kota, menimbulkan kekosongan jabatan. Kondisi ini, kata Neni, bisa meruntuhkan kepercayaan publik.
Dijelaskannya, pengumuman hasil seleksi Bawaslu di 514 kabupaten/kota, mestinya pada 12 Agustus 2023 dan dilantik 14 Agustus. Tetapi Bawaslu RI mengeluarkan Surat Edaran pengumuman dilaksanakan pada 16-20 Agustus 2023. Sedangkan masa jabatan anggota Bawaslu tersebut habis pada 14 Agustus 2023.
DEEP sebagai lembaga pemantau pemilu yang terakreditiasi Bawaslu, dijelaskan Neni, kondisi keterlambatan tersebut diduga kental akan kepentingan politik.
"Sangat disayangkan, seharusnya pengumuman hasil seleksi tidak menyimpang dari jadwal
yang telah ditetapkan. Sudah dua kali keterlambatan pengumuman hasil ini terjadi.
Sebelumnya pengumuman molor di tim seleksi. Neni menduga ada keberpihakan Bawaslu RI
terhadap calon-calon tertentu,” ujar Neni, dalam keterangannya, Selasa 15 Agustus 2023.
Semestinya proses ini bisa lebih kredibel lagi, sehingga tidak terjadi keterlambatan seperti sekarang. Jelas Neni, pengawas di daerah sangat penting mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah masuk pada yang krusial yakni DCS (Daftar Caleg Tetap). Fase ini butuh pengawasan yang ketat, sebab implikasinya pada proses penyelenggaraan pemilu.
"Saya khawatir dengan adanya kekosongan jabatan di 514 Bawaslu kabupaten/kota berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik kepada pengawas pemilu karena publik menaruh kecurigaan terhadap kredibilitas penyelenggara apalagi diperparah dengan kondisi minimnya transparansi dan akuntabilitas saat proses seleksi berlangsung,” jelasnya.
Harapannya, pengawas pemilu yang berada di daerah tetap independen. Tidak disusupi kelompok pragmatis atau hegemoni identitas tertentu. Sebab hal ini bisa mempengaruhi kualitas pemilu di Tanah Air.
"Kebutuhan pemilu 2024 ini sangat kompleks dan penuh dinamika, maka seleksi pengawas
pemilu ini diharapkan dapat menyaring figur-figur yang siap bekerja serta memiliki komitmen integritas tinggi, bukan terafiliasi kepada kepentingan politik tertentu, ini akan meruntuhkan nilai demokrasi,” kata Neni.
Dia juga mendorong Bawaslu segera mengumumkan hasil seleksi kepada publik dengan transparan dan akuntabel. Juga tidak ada lagi penundaan seperti sekarang.
Sementara masyarakat, menurut Neni perlu didorong untuk ikut serta melakukan pemantauan pada proses hulu yakni proses rekrutmen berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bawaslu Minta Sentra Gakkumdu Rumuskan Lagi Hukum Acara Pemilu
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta Sentra Gakkumdu merumuskan kembali hukum acara pemilu dan pilkada.
