Jokowi Bisa Endorse Capres, Partai Garuda: Seni Berpolitik, Bukan Hal yang Tabu
- istimewa
Jakarta - Dinamika politik menuju Pilpres 2024 diwarnai manuver Golkar dan PAN yang menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Namun, muncul spekulasi berujung tuduhan ada kekuatan besar yang mendikte dua partai tersebut.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyoroti munculnya tuduhan tersebut. Dia mengatakan tudingan itu seperti mengarahkan ke Jokowi.
"Muncul tuduhan bahwa ada kekuatan besar yang mendikte dua Partai ini, tentu saja arahnya ke Jokowi, seolah-olah Jokowi yang mendikte," kata Teddy, dalam keterangannya, Senin, 14 Agustus 2023.
Dia mempertanyakan tuduhan tersebut dengan mengaitkan dukungan parpol terhadap dua bacapres lainnya seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
"Kalau begitu, PPP dan PDIP mendukung Ganjar, apakah itu didikte Jokowi juga? Apakah Partai yang mendukung Anies Baswedan karena didikte Jokowi juga?," ujar Teddy.
Namun, ia menekankan saat dikatakan Jokowi sama sekali tak terlibat dalam urusan capres, tentu sangat naif. Dia mengatakan demikian karena Jokowi adalah politisi sekaligus negarawan.
"Tentu Jokowi punya penilaian dan pilihan sendiri, mana calon-calon yang bisa meneruskan dan menyempurnakan kerjanya untuk kemaslahatan bangsa," lanjut Teddy.
Kemudian, ia mengatakan sudah pasti Jokowi akan berupaya agar calon-calon yang beliau nilai bisa membawa bangsa ini lebih baik ke depan bisa dipilih oleh partai politik.
"Caranya adalah dengan meng-endorse calon-calon yang beliau harapkan bisa meneruskan kerjanya," tutur Teddy.
Presiden Jokowi (paling kanan) dan Menhan Prabowo Subianto.
- Istimewa
Menurut dia, memang sudah waktunya partai-partai parlemen menentukan capres. Ia mengatakan sesuai aturan main, mereka wajib mengusung salah satu capres. Sebab, jika tidak akan ada sanksi bagi parpol tersebut.
"Jika tidak, maka partai politik tersebut mendapatkan sanksi tidak bisa ikut pada pemilu selanjutnya. Jadi mau tidak mau sudah harus menentukan pilihan, dan inilah pilihan para partai," ujar Teddy.
Bagi dia, jika para capres yang di-endorse Jokowi akhirnya bisa diusung parpol, itu seni dalam berpolitik.
"Dan, itu bukan hal yang tabu apalagi dilarang, karena ini bagian dari strategi keberlanjutan kerja untuk bangsa ini," tuturnya.
Heboh 6 Juta NPWP Termasuk Jokowi hingga Sri Mulyani Diduga Bocor, Ditjen Pajak Buka Suara
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara soal kabar kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
