Jokowi Tegaskan Harga Tiket Transportasi Massal MRT hingga LRT dan Kereta Cepat Disubsidi
- Biro Pers Sekretariat Presiden: Laily Rachev
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan wajib ada subsidi atau public service obligation (PSO) untuk penumpang light rail transit (LRT) Jabodebek (Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi) dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
“Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi kepada wartawan usai menjajal LRT dari Stasiun Jatimulya, Bekasi-Dukuh Atas, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2023.
Subsidi harus diberikan, menurutnya, agar menarik minat masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk menggunakan moda transportasi massal.
Kepala Negara lalu mengingatkan kemacetan yang di Jabodetabek dan Bandung menyebabkan kerugian senilai Rp 100 triliun setiap tahun. Karena itu, pemerintah akan terus mendorong penggunaan transportasi massal oleh masyarakat.
Pemerintah harus memberikan subsidi harga tiketnya agar lebih terjangkau karena itu bagian dari pelayanan kepada masyarakat.
Kendati begitu, Jokowi belum mengungkapkan besaran subsidi yang akan diberikan untuk penumpang LRT Jabodebek karena itu ranah Menteri Perhubungan. “Masa Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu."
LRT Jabodebek akan diresmikan dan mulai beroperasi untuk publik pada 26 Agustus 2023. Kementerian Perhubungan sudah menetapkan besaran tarif LRT Jabodebek, yakni Rp 5.000 untuk kilometer pertama, dan Rp 700 untuk setiap satu kilometer berikutnya.
Dengan demikian diperkirakan tarif LRT Jabodebek untuk jarak terjauh sebesar Rp 20.000-Rp 25.000 tergantung jarak akhirnya. Pasalnya, rute LRT Jabodebek punya tujuan akhir berbeda, yakni Stasiun Harjamukti, Cibubur, dan Stasiun Jati Mulya, Bekasi.