Mahfud MD Sebut Politik Uang, Kecurangan, dan Hoaks Berpotensi Ganggu Pemilu 2024
- VIVA/Nur Faishal
Surabaya – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti politik uang, kecurangan-kecurangan dan hoaks atau berita bohong saat penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya kerawanan atas tiga isu tersebut tidak hanya berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia namun juga dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilu 2024.
"Kalau titik kerawanan dalam arti tempat itu sama saja. Tidak ada daerah yang lebih rawan, tetapi kalau titik dalam arti isu adalah politik uang, kecurangan-kecurangan dan terutama hoaks atau berita-berita bohong. Kerawanan yang perlu diantisipasi cuma di bidang itu saja," kata Mahfud MD kepada wartawan di Surabaya, Selasa, 8 Agustus 2023.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.
- Dok. VIVA
Tetapi, Menko Mahfud menegaskan secara umum Indonesia siap menyelenggarakan Pemilu 2024. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat tidak perlu ragu menyambut serta menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Dia merasa perlu menyosialisasikan pemilu dengan berkeliling khususnya ke daerah-daerah berpenduduk padat di Tanah Air yang selama ini masyarakatnya selalu menyambut penyelenggaraan Pemilu dengan meriah.
Salah satunya terjun ke Jawa Timur dengan menggelar forum diskusi bertema "Mewujudkan Pemilu Bersih" yang berlangsung di Surabaya, Selasa pagi.
"Dulu muncul kekhawatiran luar biasa apakah rakyat bisa berpartisipasi? Ternyata tingkat partisipasi Pemilu di Indonesia, terutama kalau diukur dari pemilihan kepala daerah atau Pilkada tahun 2020 itu terbesar bukan hanya dalam sejarah Indonesia, tapi di seluruh dunia," ujarnya.
Penghitungan Surat Suara Pemilu 2019. (Foto ilustrasi).
- VIVA/M Ali Wafa
Mahfud mengungkapkan tingkat partisipasi masyarakat Indonesia saat Pilkada tahun 2020 tercatat sebesar 73 persen. "Itu terbesar dalam sejarah, yang belum pernah dicapai oleh negara-negara manapun di dunia," katanya.
Dia meyakini tingkat partisipasi masyarakat Indonesia pada Pemilu 2024 bisa lebih tinggi lagi jika politik uang, kecurangan-kecurangan, dan berita hoaks dapat ditangkal dengan kesadaran masing-masing. (ant)
Pengamat Ungkap Sejumlah Dampak Negatif jika Pilkada lewat DPRD
Peneliti bidang politik mengatakan bahwa wacana pemilihan kepala daerah yang dipilih lewat DPRD tidak serta-merta menjamin pengurangan biaya politik secara keseluruhan.
