PPP Ikut Bimtek MK, Mardiono: Banyak Ilmu yang Didapat Hadapi Pemilu 2024
- Istimewa
Bogor – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) hukum acara perselisihan hasil Pemilu 2024 yang digelar oleh Mahkamah Konstitusi, di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor, Jawa Barat.
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, kegiatan bimtek kali ini diikuti oleh kader yang ada di bidang hukum dan advokasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota se-Indonesia.
Menurutnya, akan ada banyak ilmu yang didapat oleh peserta terutama dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Kader PPP banyak sekali mendapat ilmu, tentang pencerahan dalam menghadapi Pemilu agar bisa diselesaikan dengan baik. Lalu, kader juga mendapat tausiyah kebenaran dari yang mulia (Ketua MK), yaitu ditekankan bahwa keadilan harus berangkat dari hati dan kejujuran,” tutur Mardiono, di lokasi, dikutip Selasa, 8 Agustus 2023.
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono
- Istimewa
Pria yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan ini juga mengajak, para kader untuk menjadikan bimtek kali ini sebagai pedoman agar Pemilu dapat berjalan damai.
“Ini nanti akan dipedomani bagi para kader PPP. Insyaallah Pemilu besok berjalan damai dan mendapatkan hasil yang dapat dinikmati rakyat Indonesia,” jelasnya.
Muhamad Mardiono juga berharap agar kader yang ada di bidang hukum dan advokasi PPP dapat terus berkolaborasi dengan MK, agar jika ada persengketaan dapat ditangani dengan baik.
“Jika terjadi persengketaan baik di internal sesama kader (caleg) maupun eksternal akan diserahkan terakhir ke MK. Tentunya, kader yang membidangi hukum dari PPP akan kolaborasi agar setiap persengketaan bisa ditangani sebaik-baiknya,” sambungnya.
Sementara, Ketua MK Anwar Usman menyebut para peserta bimtek kali ini akan mendapat pembekalan hukum acara khususnya untuk mempertahankan haknya. Dimana hak tersebut sama dengan para peserta partai politik (parpol) lainnya.
“Yang didapat tentunya pembekalan hukum acara bagaimana mempertahankan yang paling utama. Terkait bagaimana menyusun permohonan, teknik membuat jawaban, cara mengajukan alat bukti, dan saksi yang akan disampaikan oleh para yang mulia atau pengajar,” ungkapnya usai membuka kegiatan bimtek.
Adapun total peserta dalam bimtek ini sebanyak 160 orang dan akan digelar selama empat hari hingga Kamis, 10 Agustus 2023.
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
