Mahfud MD Blak-blakan Sebut Politik Uang Banyak Libatkan Oknum Pejabat Desa hingga KPU

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai politik uang merupakan penyakit yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Politik uang itu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, bahkan, dalam praktiknya melibatkan oknum aparatur pemerintah.

"Beberapa penyakit dalam pemilu yang harus kita antisipasi. Pertama, kemungkinan atau sering terjadinya politik uang, yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan. Banyak: ada yang borongan, melalui pejabat di desa, kecamatan, melalui KPU. Banyak [politik uang] di KPU meskipun sudah independen," kata Mahfud dalam pembukaan acara Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2023.

Dugaan politik uang yang terjadi hingga dilakukan oleh oknum pejabat KPU sebab cakupan aparat KPU tersebut sangat luas. Lembaga KPU tidak hanya di Jakarta tetapi sampai daerah, bahkan ada petugas hingga tingkat terbawah di tempat pemungutan suara (TPS). "Politik uang sering dibeli lewat mereka yang sering disebut serangan fajar.”

Mahfud menekankan, dalam mencegah dan menindak kecurangan saat pesta demokrasi, maka perlu dibentuk intrumen penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana guna mendukung kerja Sentra Gakkumdu, baik secara formil maupun materiil.

"Mengapa Gakkumdu dan instrumen hukum yang lain diperlukan dalam pelaksanaan pemilu? Karena demokrasi itu harus dikawal oleh nomokrasi. Demokrasi adalah proses mencari menang, nomokrasi adalah proses mencari benar. Demokrasi itu, menang-menangan. Nomokrasi itu penegakan kebenaran atas yang menang," katanya.

Partisipasi Pilkada 2024 Lebih Rendah Dibandingkan Pilpres dan Pileg

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di beberapa wilayah, termasuk DKI Jakarta, memiliki tingkat partisipasi pemilih yang lebih rendah dibanding Pilpres dan Pileg.

VIVA.co.id

28 November 2024