Sikap Resmi Dewan Kehormatan Partai Golkar: Wacana Munaslub Dihentikan
- ANTARA FOTO/Jojon
Jakarta – Dewan Kehormatan Partai Golkar, mengeluarkan sikap resmi terkait dengan polemik di internal partai. Terutama terkait wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub, yang beberapa waktu sempat mencuat.
Keputusan Dewan Kehormatan ini, ditandatangani oleh Ketua Akbar Tandjung dan Sekretaris Anwar Arifin. Ada 5 point yang disampaikan dalam sikap resminya yang juga disampaikan ke Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tersebut.
Pertama, Dewan Kehormatan meminta seluruh jajaran partai dari tingkat pusat hingga tingkat kelurahan dan desa, agar menghadapi Pemilu 2024 ini kompak, dan menjaga soliditas partai.
"Dengan demikian wacana mengenai penyelenggaraan Munas Luar Biasa (Munaslub) yang dilontarkan beberapa aktivis partai, agar dihentikan," ujar Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung, dalam keputusan tersebut, Rabu 2 Agustus 2023.
Kedua, Dewan Kehormatan Partai Golkar meminta jajaran partai untuk fokus dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024 ini. Maka dengan begitu, bisa menaikkan perolehan suara Partai Golkar di setiap daerah. Jika demikian, maka Golkar bisa meraih kemenangan di pemilu yang dijadwalkan digelar pada 14 Februari 2023 itu.
"Untuk itu DPP Partai Golkar segera melakukan pertemuan dengan seluruh perangkat organisasi tingkat pusat dan daerah secara berjenjang dengan secara aktif melibatkan organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar (Hastakarya)," jelasnya.
Ketiga, DPP Golkar diminta untuk menyusun langkah strategis dan aksi yang konkrit. Sehingga bisa meraih kemenangan baik itu Pemilu Legislatif atau pileg dan Pemilu Presiden atau pilpres tahun 2024 yang digelar serentak tersebut.
"Karena itu DPP Partai Golkar segera menyusu dan mensosialisasikan platform pembangunan nasional sebagai pedoman bagi para calon anggota legislatif dan kader dalam mensosialisasikan dan kampanye pemilu," katanya.
"Keempat: Meminta kepada DPP Partai Golkar, agar tetap konsisten mendukung dan mengawal Pemerintahan Presiden Jokowi periode 2019-2024 dalam menuntaskan Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila,".
Kelima, mengenai putusan Munas dan Rapimnas, Dewan Kehormatan Partai Golkar menyerahkan hal itu kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto.
"Dalam hal keputusan Munas dan Rapimnas yang memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk menentukan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Kehormatan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar untuk mengambil sikap dan keputusan dengan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi Bangsa da Negara,".
Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di
