Bakal Koreksi Kebijakan Pemerintah yang Tak Pas, Ganjar Bisa Dijauhi Jokowi
- Istimewa
Jakarta - Bakal calon presiden atau bacapres Ganjar Pranowo menyampaikan akan mengoreksi kebijakan pemerintah era Jokowi yang tak pas jika terpilih sebagai Presiden RI 2024. Omongan Ganjar itu gambarkan visinya yang berpotensi tak sejalan dengan Jokowi.
Pengamat yang juga Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai pernyataan Ganjar itu bisa membuatnya makin dijauhi oleh Presiden Jokowi. “Dengan statement itu, justru Ganjar akan semakin dijauhi Jokowi,” kata Dedi, dikutip pada Senin, 31, Juli 2023.
Dia menganalisa jika maksud Ganjar jadi bagian manuver strategi komunikasi publik demi menarik pemilih Anies Baswedan maka berpotensi menimbulkan friksi. Hal itu dikhawatirkan berpengaruh terhadap konversi job approval rating Jokowi yang tinggi.
Dedi mengatakan, persepsi pengoreksi kebijakan Jokowi dinilai bagian mirip dengan yang digaungkan Anies Baswedan. Tapi, hal itu justru akan merugikan Ganjar sebagai kandidat capres.
“Situasi itu membuat Ganjar mencoba bermanuver, tetapi ia terlambat, karena koalisi," jelas Dedi.
Dia bilang demikian karena yang lebih awal dan lebih dipercaya akan lakukan evaluasi kebijakan Jokowi adalah Anies. "Sehingga Ganjar seolah kehilangan orientasi dalam memilah ceruk suara,” tuturnya.
Sebelumnya, Ganjar menyampaikan akan mengoreksi program Presiden Jokowi yang dirasa kurang pas jika terpilih sebagai presiden di Pilpres 2024.
Ganjar menyampaikan omongan itu saat ditanya soal hasil survei lembaga Australia, Utting Research. Temuan survei itu menunjukkan hanya 18 persen responden ingin kandidat capres melanjutkan program pemerintahan Jokowi.
"Kecuali kalau ada yang tak benar kita hentikan, kecuali ada yang tak pas, kita koreksi," kata Ganjar di Kuningan City, Jakarta, Sabtu, 29 Juli 2023.
Dia menyebut dalam keberlanjutan program Jokowi nanti bukan berarti sama persis. Kata Ganjar, dia akan terus mendengar aspirasi dan kritik masyarakat soal program-program tersebut.
"Masa plak-ketiplak gitu? Kan ada yang keliru. Hari ini kritik kepada pemerintah soal penegakan hukum yang belum baik, kan kita dengerin," tuturnya.
PPN Naik Jadi 12 Persen, Pemerintah Pastikan Kasih Perlindungan Penuh Jaga Daya Beli Pekerja
Pemerintah menegaskan tidak mengabaikan pelindungan pekerja/buruh, dalam menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen.
