Ma'ruf Amin Wanti-wanti BNPT: Terorisme Berpotensi Tumbuh Subur Jelang Pemilu

Wakil Presiden Maruf Amin memberikan keterangan pers kepada wartawan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, 11 April 2023.
Sumber :
  • ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak lengah terhadap gerakan radikalisme terorisme di Indonesia sebab gerakan itu berpotensi tumbuh lebih subur menjelang Pemilu 2024.

Hubungan Mencair, Wapres China Bakal Hadiri Pelantikan Donald Trump

"Monitor dan awasi media sosial, terutama menjelang Pemilu 2024. Gerakan radikal terorisme berpotensi tumbuh subur menjelang Pemilu," kata Ma'ruf saat memberikan sambutan dalam puncak Peringatan HUT ke-13 BNPT di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat, 28 Juli 2023.

Ma'ruf ingin BNPT memahami segala bentuk risiko sehingga momen jelang Pemilu 2024 tidak dimanfaatkan kaum intoleran untuk memecah belah masyarakat Indonesia.

Ketua Umum PBB: Masyumi Itu Inspirasi Terbesar Kami tetapi Era Sudah Jauh Sekali

Ilustrasi operasi penangkapan teroris oleh tim Densus 88.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Dia juga meminta BNPT memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dan lembaga untuk menangkal terorisme secara bersama-sama. BNPT harus meneruskan langkah-langkah kontra radikalisasi untuk menangkal berkembangnya paham radikal.

Sepaham dengan Paus Fransiskus, Biden Hapus Kuba dari Daftar "Negara Pendukung Terorisme"

"Juga deradikalisasi untuk mengembalikan mereka yang sudah terpapar dengan bekerja sama dengan semua kementerian dan lembaga," jelas Ma'ruf.

"Rangkul juga kalangan muda, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan RT/RW dengan dibantu tokoh agama dan masyarakat. Promosikan moderasi beragama sekaligus perkuat paham kebangsaan," katanya.

Ketua Harian DPP Grib Jaya, Anan Wijaya

Persyaratan Peserta Pemilu Disarankan Diperketat setelah MK Hapus Presidential Threshold

GRIB Jaya menilai peraturan persyaratan partai politik peserta Pemilu harus diperketat usai MK resmi menghapus presidential threshold 20 persen kursi di DPR.

img_title
VIVA.co.id
17 Januari 2025