Usman Hamid: Peristiwa Kudatuli Satu Pelanggaran HAM yang Paling Brutal Tahun ‘90-an

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid
Sumber :
  • VIVA / Foe Peace

Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Usman Hamid mengatakan peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) berupa penyerangan kantor pusat PDI di Jakarta pada 27 Juli 1996 merupakan insiden pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang paling brutal di Indonesia.

Politikus PDIP Donny Tri Istiqomah Muncul usai jadi Tersangka KPK Kasus Harun Masiku, Bilang Begini

"Peristiwa 27 Juli kalau kita melihat, sebenarnya, ini satu bentuk pelanggaran HAM yang paling brutal di tahun ‘90-an," ujar Usman Hamid dalam diskusi di kantor pusat PDIP, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023.

Menurutnya, ketika itu intervensi kekuasaan sangat terlihat melalui upaya penyerangan dan pengambilalihan paksa kantor PDI. Usman meminta Komnas HAM dan pemerintah agar membongkar kasus tersebut supaya tak kembali berulang pada partai-partai lain di tanah air.

Jokowi Tegaskan Tak Pernah Minta Perpanjangan Jabatan: Tanyakan ke Bu Mega!

Usman pun mendesak agar Peristiwa Kudatuli diusut tuntas dengan cara membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc. Dia juga meminta seluruh partai politik (parpol) di Parlemen untuk mendukung penyelesaian kasus ini.

Langkah MKD DPR Periksa Rieke Diah Berdampak Kehilangan Daya Kritis Anggota, Kata Politisi PDIP

Kantor DPP PDI Perjuangan.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Galih Pradipta

"Mestinya kasus ini diusut kembali dengan mekanisme Pengadilan HAM dan saya kira partai politik punya tanggung jawab yang bisa mengambil peran untuk mendorong penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui pembentukan Pengadilan HAM AD Hoc," katanya.

Usman menjelaskan parpol Parlemen harusnya meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menerbitkan Keppres tentang Pengadilan HAM Ad Hoc peristiwa 27 Juli itu.

Politikus PDIP Aria Bima di Jakarta Pusat

Polemik PPN 12, PDIP Minta MKD DPR Tak Intervensi Anggota Dewan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengingatkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI tidak mengintervensi hak imunitas anggota dewan. 

img_title
VIVA.co.id
30 Desember 2024