Peringati Tragedi Kudatuli, PDIP: Pemimpin Tak Bisa Hadir Ketika Tangannya Berlumuran Darah
- istimewa
Jakarta - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan peristiwa keluarga korban tragedi Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli alias Kudatuli tahun 1996 sangat penting. Menurut dia, hal itu bukan pelanggaran HAM biasa dan tidak boleh dihapuskan.
Hasto juga menegaskan, peristiwa Kudatuli itu bukan hanya tonggak sejarah yang sangat penting bagi PDIP, tetapi juga membangunkan suatu harapan dan mengingatkan bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter.
"Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban, pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah. Pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya itu," kata Hasto dalam diskusi di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
- Istimewa
Menurut Hasto, benteng-benteng kekuasaan saat itu menghentakkan Megawati, sehingga di kantor Partai ini menjadi saksi pada 27 Juli 1996 terjadi serangan brutal dengan menggunakan berbagai elemen kekuasaan negara.
"Dan kantor Partai ini berhasil diluluhlantakkan. Tetapi, yang namanya semangat perjuangan itu tidak pernah bisa dihancurkan," jelas Hasto.
Hasto juga menyebut tragedi Kudatuli seharusnya diungkap siapa aktor intelektual dan pihak-pihak yang terlibat agar bangsa ini belajar di masa lalu. Menurut dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini, pengungkapan tragedi itu akan menjadikan masa depan Indonesia tidak ada lagi kekuasaan yang menindas.
"Karena itulah menjadi momentum yang penting. 27 Juli, suka tidak suka, itu jadi gerbang demokratisasi di Indonesia," ujarnya.
Untuk diketahui, Kudatuli merupakan peristiwa penyerangan dan pengambilan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996. Saat itu, era pemerintahan Soeharto.
Aksi penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi serta dibantu oleh aparat. Imbas aksi ricuh itu membuat sejumlah orang tewas dan hilang.
Jelang Pencoblosan Pilkada Serentak, MUI Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Hukumnya Wajib
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan umat Islam jika memilih pemimpin hukumnya wajib.
