Bantah Sudah Jadi Jurkam Ganjar, Gibran: Kampanye Belum Mulai
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Wali Kota Solo yang juga anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bantah resmi jadi tim juru kampanye atau jurkam bakal calon presiden atau bacapres Ganjar Pranowo. Menurut Gibran, hingga kini belum ada tim jurkam yang terbentuk karena belum kampanye pemilu.
"Tim resminya memang belum terbentuk, kampanye belum mulai. Tapi beritanya udah ngaco semua. Kasian warga ini," kata Gibran saat bertemu dengan relawannya di Kwitang, Jakarta, Kamis, 27 Juli 2023.
Gibran enggan berspekulasi saat ditanya kesiapannya jadi jurkam. Dia menekankan hanya menunggu arahan. "Ya tergantung arahan," kata Gibran.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka
- Istimewa
Pun, dia menambahkan, agar para relawannya tak mempercayai kabar dirinya sudah jadi jurkam capres tertentu. Kata dia, arahan dukungan capres masih menunggu perintah Presiden Jokowi.
"Gibran ini jurkam, besoknya Gibran bukan jurkam. Jangan dipercaya semua. Bapak ibu tunggu saja arahan dari Pak Jokowi," kata Gibran.
Intensif Jelang 2024
Gibran mengaku akan intensif muncul ke publik jelang Pemilu 2024. Namun, ia meminta agar para relawan tidak terpengaruh dengan pemberitaan ihwal arah dukungannya di 2024. Dia menekan kembali agar relawan menunggu arahan dari Jokowi.
“Sekarang saya harus dan akan lebih intens lagi (muncul ke publik),” kata Gibran saat bertemu para relawan Jokowi di Restoran Telaga Sampireun, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 27 Juli 2023.
Dalam kesempatan sama, Gibran meminta maaf kepada sejumlah relawan Jokowi. Ia mengatakan demikian karena belum pernah muncul di dua Pilpres sebelumnya.
Ia mengaku saat itu merasa belum ahli dalam politik.
"Mohon maaf dua kali Pilpres saya tidak pernah muncul karena saya tidak punya expertise di politik," ujarnya.
Maka itu, kata dia, akan lebih intens muncul ke publik jelang Pilpres 2024.
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
