PDIP-Gerindra 'Berebut' Jokowi, Faizal Assegaf: Bangkrut Sebagai Parpol Mestinya Mandiri Dong

Menhan Prabowo Subianto (tengah) bertemu dengan Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi di Kebumen.
Sumber :
  • Twitter @ganjarpranowo

Jakarta - Aktivis yang juga kritikus politik Faizal Assegaf menyoroti pengaruh Presiden Jokowi yang 'direbutkan' PDI Perjuangan (PDIP) dan Gerindra menuju Pilpres 2024. Faizal mengkritisi itu karena Jokowi adalah Presiden RI yang digaji rakyat.

Tapi, dia juga menyinggung dalam hal ini, status Jokowi apakah sebagai Presiden RI atau petugas partai.

"Pertama kalau bicara Ganjar dan Prabowo berebut dukungan presiden Jokowi pertanyaan dasar itu kita tanya dulu. Apakah Jokowi sebagai presiden apa petugas partai?" kata Faizal dalam Catatan Demokrasi tvOne yang dikutip VIVA pada Kamis, 27 Juli 2023.

Faizal mengingatkan dengan status Presiden RI, Jokowi digaji rakyat untuk memimpin roda pemerintahan negara.

"Kalau sebagai presiden, dia digaji oleh rakyat. Ini sesuatu yang memalukan. Rakyat menggaji dia untuk bekerja menjalankan roda pemerintahan," tutur Faizal.

Namun, dia mengamati dalam 6 bulan terakhir, Jokowi sudah menjadi 'lapak politik' perebutan Gerindra dan PDIP. Kata Faizal, jika sebagai petugas partai maka tak elok parpol lain seperti Gerindra coba merebutnya.

"Ini satu, kalau dia sebagai petugas partai kepemilikan partai politik pasti orang berpikir dia pasti milik PDIP. Tidak elok direbut oleh Gerindra," ujarnya.

Faisal Assegaf dalam acara Catatan Demokrasi tvOne.

Photo :
  • YouTube Catatan Demokrasi tvOne

Bagi dia, dengan status Presiden RI tapi jadi rebutan parpol maka akan ditertawai rakyat. Alasannya, rakyat membayar pajak yang juga digunakan untuk menggaji Presiden.

Tapi, kata dia, Presiden yang sudah digaji rakyat malah direbutkan pengaruhnya. Ia bilang perebutan ini terkait kekuasaan yang dimiliki Jokowi.

"Yang sudah otomatis itu adalah jaringan, fasilitas dan seluruh dari perangkat kekuasaan," tuturnya.

Maka itu, ia mengartikan Gerindra dan PDIP sudah bangkrut sebagai parpol.

"Artinya Gerindra maupun PDIP ini bangkrut sebagai partai politik. Mestinya mereka mandiri dong. Karena calon presiden itu produk politik," lanjut Faizal.

"Dari mana ada hubungannya dengan Presiden. Ini bukan kebijakan produk negara," tuturnya.

Yasonna Laoly Ngaku Diperiksa KPK Terkait Perlintasan Harun Masiku

Faizal menyinggung keras Prabowo sebagai produk politik yang berkali-kali kalah. Ia bilang demikian karena sejak awal membentuk Gerindra, posisi Prabowo sampai sekarang adalah ketua umum partai.

"Kalau ditanya apa modal maju sebagai calon presiden ya kan dia ketua umum partai," kata Faizal.

Kasus Harun Masiku, Yasonna Laoly Ngaku Dicecar KPK soal Permintaan Fatwa ke MA

Lalu, begitu juga menurutnya Ganjar saat diumumkan sebagai bakal capres PDIP. Dia menduga seleksi dan pemilihan Ganjar itu dilakukan secara mendadak.

"Tiba-tiba satu hari sebelum lebaran diumumkan oleh Ibu Megawati. Publik menangkap ini bukan kesepakatan sebuah konsensus partai politik. Ini produk ketua umum," ujarnya.

Yasonna Laoly Rampung Diperiksa KPK di Kasus Harun Masiku: Kapasitas Saya sebagai Ketua DPP

Lebih lanjut, dia menyebut membicarakan hubungan Presiden dengan parpol ini suatu distorsi dan memalukan.
"Justru sudah pada level mengganggu jalannya roda pemerintahan. Sebagai rakyat saya, boleh kan saya bayar pajak. Saya marah pada Anda semua," katanya.

Yasonna Laoly Diperiksa KPK Terkait Harun Masiku

Yasonna: Penyidik KPK Tidak Tanya Soal Keberadaan Harun Masiku

Mantan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly telah rampung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di KPK, terkait kasus korupsi suap Pergantian Antar Waktu (PAW).

img_title
VIVA.co.id
18 Desember 2024