Bocorkan Partai Golkar Mau 'Dicopet', Denny Indrayana: Hukum Hanya Dipermainkan

Jakarta – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana kembali mengkritisi dugaan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi jelang Pemilu 2024. Kali ini, Denny melempar informasi bocoran bahwa  Partai Golkar akan “dicopet” untuk diambil alih. 

Denny mengatakan dugaan pencopetan Partai Golkar, diawali dengan pemeriksaan pada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto oleh Kejaksaan Agung atau Kejagung RI. Denny menyebut kabar tersebut didapatnya dari seorang petinggi Partai Golkar.

“Mengomentari Ketum Golkar Airlangga Hartarto, yang diperiksa Kejaksaan Agung selama belasan jam, seorang petinggi ‘Partai Beringim membalas pesan WA saya,” kata Denny Indrayana dalam akun Twitter, dikutip VIVA, Rabu, 26 Juli 2023. 

"Ini sih Drakor (Drama Korea), Den. PG (Partai Golkar) juga mau dicopet. Lebih mudah nyopet PG dibanding Demokrat. Ada LBP dan BahlIl orang dalamnya,” kata Denny menirukan jawaban petinggi Golkar dimaksud.



Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

Photo :

• Istimewa

Baca Juga: Terpanggil Siap Jadi Caketum Golkar, Bahlil: Tapi Lewat Mekanisme Partai 

Denny menilai, ini merupakan bukti hukum hanya dipermainkan. Ia menyebut hukum sebagai alat kuasa dan kepentingan politik tertentu. Dia bahkan menyakini Jaksa Agung sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi sebelum memeriksa Airlangga. 

“Hukum hanya dipermainkan. Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi,” lanjut pakar hukum tata negara tersebut.

Pun, dia mengingatkan Jokowi sebagai Presiden RI yang bertanggung jawab, lantaran dimandati untuk menjaga iklim politik, hukum. Harapannya, Pemilu juga bisa berlangsung jujur dan adil.

“Presiden adalah kepala negara, selain kepala pemerintahan. Presiden juga faktanya pimpinan koalisi partai pemerintahan, baik di eksekutif maupun di legislatif (parlemen),” jelas Denny.

Maka itu, Denny mengajak setiap orang untuk melawan. Ia menuding Jokowi saat ini seperti sudah mengumbar aurat pakaian politik yang telanjang.

“Ayo sama-sama kita teriakkan lantang bahwa Presiden Jokowi sebenarnya sedang mengumbar aurat pakaian politik yang telanjang,” tutur Denny.

“Meskipun katanya, approval rating survei memotret Jokowi didukung 90 persen responden sekalipun,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya

“Hukum hanya dipermainkan. Saya tidak ragu menegaskan yang paling bertanggung jawab adalah: Presiden Jokowi,” lanjut pakar hukum tata negara tersebut.