Gerindra Tak Khawatir Isu HAM Serang Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Sumber :
  • VIVA/Mohammad Yudha Prasetya.

Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku tak khawatir dengan black campaign terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering kali dikaitkan dengan Ketua Umumnya, yaitu Prabowo Subianto pada setiap pemilihan presiden. 

"Ya itu, kan, ham him hum hem hom muncul 5 tahunan. Jadi, kita sudah tahu kapan isu itu akan muncul. Itu adalah isu lama yang selalu direproduksi menjelang pilpres, makanya itu kami tidak perlu mikirin," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta Selatan, Minggu, 23 Juli 2023.

Muzani menegaskan pihaknya bakal tetap berusaha memenangkan Prabowo dan Gerindra dalam kontestasi Pemilu 2024. Hal itu guna kebaikan bangsa dan negara meski isu terus menerpa Prabowo.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Photo :
  • VIVA.co.id/Yuda Prasetya

"Kita tidak melihat ke belakang dan seluruh kader Gerindra bersemangat bersatu untuk itu," kata dia.

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sebelumnya buka suara soal munculnya isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) 1998 setiap Pemilihan Umum (Pemilu) yang selalu dikaitkan dengan dirinya.

Menurutnya, isu pelanggaran HAM itu sah-sah saja muncul ke permukaan publik. Pun, di negara demokrasi juga kata Prabowo, rakyat dapat menilai dan menentukan sendiri siapa sosok pemimpin yang akan dipilih.

"Setiap kali eskalasi politik menghangat, di Pemilu 2014, 2019 dan belum lama ini muncul lagi, isu HAM pak, keterlibatan Pak Prabowo di peristiwa 98 itu selalu muncul setiap kali menghangat. Apa tanggapan bapak soal itu?" tanya Najwa Shihab seperti dikutip dari tayangan Mata Najwa, Sabtu, 1 Juli 2023.

Jadi Capres pada 2029 Tetap Tak Mudah meski Presidential Threshold Dihapus, Menurut Pengamat

"Jadi saya selalu dibilang inilah, itulah mengkudeta dan sebagainya, menculik, pembunuh ya jadi bagaimana ya, saya mau apakan ya. Dan begini ini kan demokrasi, kalau rakyat percaya semua tudingan itu, ya enggak usah pilih saya," jawab Prabowo.

Prabowo menjelaskan, isu pelanggaran HAM itu muncul sejak dirinya mengikuti konvensi Partai Golkar pada 2004 lalu. Kemudian berlanjut saat Prabowo maju Pilpres 2009 sebagai calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden Megawati Soekarnoputri, hingga Pilpres 2014 dan 2019.

Cek Fakta: Presiden Prabowo Subianto Lantik Ahok Jadi Ketua KPK

"Memang setiap kali saya ikut apalagi kalau angka polling saya agak bagus ya mulai keluar ini dan sebagainya. Ini saya kira dalam kehidupan politik dimana itu biasa apalagi demokrasi liberal," ungkapnya.

Prabowo mengatakan isu pelanggaran HAM yang terus muncul ini sebagai salah satu risiko dirinya menjadi prajurit TNI. Pun, selama menjadi prajurit, Prabowo menyebut dirinya sudah menjalankan tugas sesuai dengan sumpahnya.

MK Hapus Presidential Threshold, PDIP Usul 2 Langkah Cegah Muncul Banyak Capres-Cawapres

"Saya anggap ini risiko saya sebagai prajurit, saya telah melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya sesuai sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk republik, untuk rakyat," tegas Prabowo.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun

Misbakhun Sebut Dirjen Pajak Tak Bisa Laksanakan Perintah Presiden Prabowo soal PPN

Anehnya, kata Misbakhun, perintah yang sudah jelas, tidak bisa diterjemahkan dengan jelas oleh para birokrat di Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak.

img_title
VIVA.co.id
3 Januari 2025