Partai Garuda: Menkominfo Baru Jangan Kehilangan Nyali Berantas Hoax Jelang Pemilu 2024
- Youtube Sekretariat Presiden
Jakarta - Langkah Presiden Jokowi menunjuk pimpinan relawannya Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi jadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menuai sorotan. Budi Arie menggantikan Johnny G Plate yang tersandung kasus hukum.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyampaikan pihaknya tak perlu ikut-ikutan membuat berbagai analisa Jokowi bisa memilih Budi Arie sebagai Menkominfo.
"Karena semua analisa yang bertebaran terkait pengangkatan ini sudah banyak, yang jika dikumpulkan, sudah bisa menjadi beberapa cerita pendek," kata Teddy, dalam keterangannya, Rabu, 19 Juli 2023.
Menurut dia, lebih baik saat ini, semua pihak mendorong Budi Arie untuk menjalankan Undang-Undang dan peraturan yang ada secara tegas dan terukur. Upaya itu terkait penyebaran informasi yang saat ini marak dengan fitnah dan caci maki.
"Karena hal ini salah satu tugas yang diberikan Jokowi kepada Budi, untuk mengawal Pemilu 2024," jelas Teddy.
Dia menilai Jokowi menunjuk Budi Arie karena punya harapan agar sosok tersebut punya keberanian menjalankan aturan secara tegas. "Jangan sampai ketika belum menjabat terlihat berani, ketika sudah menjabat kehilangan nyali," lanjut Teddy.
Presiden Jokowi usai melantik Menkominfo Budi Arie di Istana Negara, Jakarta
- Setpres
Teddy mengajak agar mendukung Budi dalam mengawal tugas berat meredam penyebaran hoax menuju Pemilu 2024.
"Kita dukung dan kawal gebrakan Menkominfo yang baru. Khususnya dalam meminimalisir penyebaran hoax dan caci maki menjelang Pemilu 2024," jelas Teddy.
Budi Arie dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara pada Senin, 17 Juli 2023. Pentolan Projo itu meninggalkan kursi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDDT). Adapun pengganti Budi sebagai Wamendes PDDT adalah Paiman Raharjo.
Â
Pecat 27 Kadernya, Sekjen Hasto Bilang Jokowi dan Keluarganya Bukan Lagi Kader PDIP
Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Presiden RI ke-7 Joko Widodo dan keluarganya, bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang kepala banteng tersebut.
