Nasdem Tidak Sakit Hati ke Jokowi Walau Jatah Menteri di Kabinet Dikurangi
- VIVA/ Riyan Rizki Roshali
Jakarta – Setelah Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo dijabat Budi Arie Setiadi, praktis kursi menteri kabinet dari Partai Nasdem, berkurang. Reshuffle kabinet dilakukan Presiden Joko Widodo, setelah Johnny G Plate tersandung kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Agung RI.
Budi Arie dilantik sebagai Menkominfo pada Senin kemarin 17 Juli 2023, untuk menggantikan politikus Partai Nasdem, Johnny G Plate yang terjerat korupsi BTS Kominfo.
Pelantikan Budi Arie yang bukan merupakan kader dari Partai Nasdem, tentunya mengurangi jatah menteri yang pada kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Maruf Amin. Saat ini, kader Nasdem di kabinet adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Terkait dengan berkurangnya jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju, Nasdem menegaskan tidak kecewa dengan Presiden Jokowi. Sebab, pelantikan dan penunjukan seseorang sebagai menteri merupakan kewenangan penuh Jokowi.
"Itulah yang ditunjukkan Nasdem dalam berkontestasi, enggak ada kecil hati, enggak ada sakit hati, jadi berpolitiknya dewasa, wise, mau menterinya dari siapa, itu kewenangan Presiden. Itu otoritas Presiden," jelas Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya kepada wartawan, Selasa, 18 Juli 2023.
Meski jatah menterinya berkurang, Willy mengatakan Nasdem tetap berkomitmen untuk mendukung Jokowi sampai akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI hingga 2024.
"Itu kan komitmen yang selalu disampaikan, till the end. Itu semangat Nasdem, itu membuktikan siapa yang kawan sejati. Itu komitmen moral Pak Surya dan itu keteladanan seorang Surya Paloh dalam kontestasi dan dalam dinamika, enggak childish, enggak infantil, sangat wise, berbeda tapi tetap bisa bersama," jelasnya.
"Ini yang harus kita jadikan contoh dalam praktik politik kita hari ini yang penuh dengan provokasi," tegas Willy.
Ketua KPK Imbau Menteri yang Belum Setor LHKPN: Saya Yakin Beliau-beliau Patuh
Selain menteri, KPK juga mengimbau LHKPN disetor oleh pejabat negara lainnya.
