Buntut Usulkan Munaslub, Dewan Etik Golkar Panggil Lawrence Siburian dan Ridwan Hisjam
- istimewa
Jakarta — Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader yang melempar isu digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai. Dua kader yang dipanggil adalah Lawrence Siburian dan Ridwan Hisjam.
Dewan Etik untuk hari pertama memanggil Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI, Lawrence Siburian, pada Senin, 17 Juli 2023. Pemanggilan terhadap Lawrence dilakukan secara tertutup di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat.
Pun, sidang terhadap Lawrence dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Sidang baru selesai pada pukul 13.00 WIB.
Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta menjelaskan pemanggilan terhadap Lawrence sebagai bentuk undangan klarifikasi buntut pernyataannya yang membuat gaduh. Lawrence dan Ridwan Hisjam mewacanakan Munaslub.
Politikus Golkar Ridwan Hisjam (kiri)
- Istimewa
Hatta mengatakan pihaknya mendengar, melihat hal-hal yang dilakukan kader/anggota Partai Golkar yang tak sesuai dengan prinsip-prinsip etika peraturan organisasi atau PO.
"Dan, kita lihat itu ada hal-hal yang diduga melanggar PO Etik Golkar, maka kita akan panggil yang bersangkutan melalui undangan klarifikasi. Jadi tidak harus selalu ada yang melaporkan,” kata Hatta usai sidang Dewan Etik di DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin, 17 Juli 2023.
Lebih lanjut, dia menambahkan dalam forum klatifikasi, Dewan Etik memberikan kesempatan terhadap Lawrence soal latar belakang omongannya Munaslub Golkar. Ia bilang Dewan Pakar juga memberikan nasihat kepada Lawrence.
"Kita juga berikan nasehat kepada yang bersangkutan agar itu tidak meluas menjadi ruang konflik di wilayah publik. Itu intinya,” jelas Hatta.
Hatta menyampaikan, bahwa Dewan Etik punya wewenang untuk memeriksa terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan seluruh kader Golkar. Ia mengatakan demikian karena Dewan Etik mendapatkan mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019 yang tertuang dalam pasal-pasal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Partai Golkar.
Pun, ia menyebut ada banyak aduan terhadap dugaan pelanggaran etik kader Golkar. Tapi, dugaan aduan itu ada yang ditindaklanjuti maupun dihentikan. Apalagi, kata dia, jika pengaduan itu bernuansa fitnah dan tidak disertai dgn bukti pendukungnya.
Hatta bilang, setiap persoalan etik bakal diselesaikan menurut tingkatan kasusnya. Menrut dia, jika ada dugaan pelanggaran Etik berat pada kader, sanksi terberat adalah pemecatan dari keanggotaan partai.
"Jika ada yang dengan sengaja membuat gerakan yang dapat merusak partai, itu akan kita kenakan pelanggaran etik berat," lanjut Hatta.
"Kalau sudah berat, ya tentu yang bersangkutan dicabut KTA-nya dan tidak mendapat penugasan organisasi serta Dikeluarkan dari partai," ujar Hatta.
Kemudian, dia mengatakan, munaslub bukan sebagai forum untuk mengevaluasi program DPP. Ia mengatakan dalam upaya menggulirkan munaslub memiliki ketentuan dan mekanisme sendiri.
Dia mengingatkan dengan melempar wacana munaslub ke ruang publik bisa membuat gaduh. Hal itu lantaran menimbulkan penafsiran yang macam-macam.
"Dan, menimbulkan pertanyaan apa maksud membawa masalah internal keruang publik, disamping itu akan membuat arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tutur Hatta.
Adapun sidang Dewan Etik Partai Golkar selanjutnya akan memanggil anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam untuk diminta klarifikasi pada Selasa besok di kantor DPP Golkar.
Alasan Ridwan dipanggil karena yang bersangkutan mengeluarkan pernyataan mendorong munaslub. Padahal, dalam Rapat Pleno di kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hasil rekomendasi tidak memuat satupun pembahasan wacana Munaslub Golkar.
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan
Pilprres 2024 dinilai sebagai fenomena yang mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia karena mulai menggeser demokrasi Indonesia menuju otokrasi elektoral.
