Anas Urbaningrum Singgung Soal Zalim dan Pidato Dari Jeddah, Sindir SBY?

Ketum PKN Anas Urbaningrum
Sumber :
  • VIVA/ Natania Longdong

Jakarta – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Anas Urbaningrum, menyampaikan pidato politiknya dalam penutupan Musyawarah Luar Biasa atau Munaslub PKN. Dia meminta agar kader menjauhi sifat zalim.

Jokowi hingga SBY Bakal Ramaikan Kampanye Akbar RK-Suswono Sabtu Besok

Tidak hanya itu, Anas juga menyinggung soal pidato di Jeddah. Meski tidak spesifik, tetapi sindiran itu seolah mengarah ke pidato dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2013 lalu, menyangkut proses hukum Anas di KPK. Ketika itu, SBY adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, dan Anas adalah Ketua Umum Partai Demokrat. Saat itu, Anas disebut-sebut terlibat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK.

Dalam pidatonya di penutupan Munaslub PKN tersebut, Anas mengatakan seorang pemimpin harus menjauhi sifat zalim tersebut, dan menjauhkan sifat saling menjatuhkan.

PKN Besutan Anas Urbaningrum Siap Bantu Prabowo Entaskan Masalah Stunting

"Suatu hari Partai Kebangkitan Nusantara dipercaya dan dipilih untuk menjadi pemimpin negeri ini. Partai Kebangkitan Nusantara harus menjauhi sifat-sifat zalim," kata Anas dalam pidatonya, di Jakarta, pada Sabtu malam, 15 Juli 2023.

Anas menyebut sejumlah petinggi PKN yang juga adalah eks kader Partai Demokrat. Seperti Gede Pasek Suardika hingga Sri Mulyono. Anas meminta kepada mereka, bila nanti terpilih sebagai pemimpin, agar jangan berpidato dari Jeddah.

Andi Mallarangeng Endus Ada Politik Kotor di Pilkada Sulut: Mari Kita Kawal

"Itu bukan pidato, itu ekspresi kezaliman. Contoh contoh," kata Anas, disambut tepuk tangan meriah dari kader PKN.

"Tidak perlu menggunakan, memperalat kekuasaan, dan menggunakan wewenangnya untuk mencelakai pihak lain, untuk mempersekusi pihak lain. Karena fungsi kekuasaan bukan itu," lanjut mantan Ketua Umum PB HMI tersebut.

Anggota DPR RI Komisi XI Fraksi Partai Demokrat, Fathi (Doc: Ist)

Cara Ini yang Menurut Legislator Demokrat Fathi Bisa Cegah Masyarakat Terjerat Pinjol Ilegal

Anggota Komisi XI DPR, H. Fathi, Menilai perlu langkah yang tepat untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online atau pinjol ilegal. Masyarakat harus dilindungi

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024