AHY: Nasib Demokrasi Dalam Bahaya Jika Cawe-cawe Libatkan Instrumen Negara
- Twitter AHY @AgusYudhoyono
Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali mengkritik Presiden Joko Widodo. Terutama menyangkut cawe-cawe Presiden pada Pemilu 2024 sekarang.
Isu cawe-cawe ini muncul saat Presiden Jokowi mengundang 6 ketua umum partai politik ke Istana Jakarta. Kata AHY, netralitas dan independensi kekuasaan negara sempat dipertanyakan saat isu cawe-cawe itu muncul.
"Netralitas dan independensi kekuasaan negara dipertanyakan. Tentu banyak yang bertanya, ketika ada niat cawe-cawe pemimpin negeri dalam Pemilu 2024 mendatang," kata AHY dalam pidato politiknya, Jumat, 14 Juli 2023.
Menurut AHY, nasib demokrasi dalam bahaya jika cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi itu melibatkan instrumen kekuasaan negara.
"Kalau cawe-cawe itu melibatkan instrumen kekuasaan negara dan dinilai tidak adil, jelas nasib demokrasi kita dalam bahaya," ucapnya.
Maka dari itu, AHY menjelaskan, segala praktik berpolitik yang menyimpang dari konstitusi dan etika demokrasi harus dicegah bersama-sama. Kata dia, jangan sampai peristiwa besar yang terjadi di tahun 1965-1966 dan tahun 1998-1999 terulang kembali hingga menyakiti hati masyarakat.
"Untuk itu, kita harus mengembalikan ruang kebebasan untuk rakyat. Kita juga harus menjamin hak rakyat untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kehidupan bangsa sesuai konstitusi," ungkap AHY.
"Hentikan represi negara terhadap rakyat. Tingkatkan kualitas demokrasi, berdasarkan nilai kebebasan, keadaban dan kemanfaatan," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengundang 6 ketua umum partai koalisi ke Istana Merdeka, Jakarta beberapa waktu. Langkah Jokowi mengundang ketum partai itu disebut sebagai cawe-cawe pada urusan politik Indonesia.
Sementara itu, Jokowi sendiri membantah isu cawe-cawe tersebut. Kata dia, langkahnya mengundang ketum parpol itu bukan merupakan bentuk ikut campur urusan politik praktis.
"Cawe-cawe (ikut campur)? Bukan cawe-cawe. Itu diskusi kok cawe-cawe. Diskusi, saya ini kan ya pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe," kata Jokowi di sela kegiatannya mengunjungi pusat perbelanjaan Sarinah, di Jakarta, Kamis, 4 Mei 2023.
Jokowi menegaskan urusan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu tahun 2024 merupakan ranah partai politik atau gabungan partai politik. Namun, sebagai pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik, dia merasa boleh saja mengundang para ketua umum partai koalisi untuk berdiskusi.
"Kalau mereka mengundang saya, [atau] saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik," ujarnya.
ICW Catat 33 Provinsi Gelar Pilkada Terindikasi Kuat Punya Paslon Terafiliasi Dinasti Politik
33 dari 37 provinsi yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik.
