Soal Usulan Penundaan Pilkada 2024, Bawaslu: Itu Masih Diskusi, Bukan Usulan Lembaga
- VIVA/Rosikin
Jakarta – Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, Rahmat Bagja buka suara terkait dengan munculnya usulan untuk penundaan Pilkada 2024. Dimana sebenarnya pilkada tersebut dijadwalkan digelar pada November 2024.
"Untuk persoalan itu (usul pilkada ditunda), dibahas tertutup sehingga saya nggak bisa komen karena itu seharusnya rapat tertutup," ujar Bagja di kantor C1 KPK, Jumat 14 Juli 2023.
Kata Bagja, saat ini masih dalam tahap pembicaraan. Penundaan yang mencuat, lanjut dia, tidak termasuk dalam usulan lembaga. Solusi dari usulan yang diajukannya juga telah dibahas dalam forum tertutup tersebut.
"itu dibahas di forum tertutup sehingga kemudian saya kira hal tersebut juga nanti solusinya akan apa, ada di forum tertutup juga. Itu pun juga masih diskusi, bukan kemudian usulan lembaga," jelas dia.
Lebih jauh, Bagja menekankan bahwa usulan penundaan itu bukanlah sebuah usulan yang dikeluarkan lembaga. Melainkan hanya diskusi yang digelar secara tertutup. Sehingga, hal itu tidak akan diusulkan lebih lanjut, seperti ke komisi II DPR.
"Itu hanya beberapa pembahasan dalam diskusi tertutup. Oke. Tidak, tidak diusulkan makanya hal itu bisa dilihat dari apa yang kemudian dalam media juga," kata Bagja.
Tetapi Bagja tidak mempermasalahkan terkait dengan apa yang disampaikannya itu dikutip oleh sejumlah media. Pasalnya, dalam diskusi tertutup itu ia juga memaparkan beberapa masalah sehingga mengusulkan pilkada ditunda.
"Kepublish, nggak masalah kan nggak kemudian kita komentarin lagi. Hasilnya memang pada titik tertentu ya pada titik tertentu, bukan kesimpulan di itu memang ada beberapa permasalahan. Solusinya kan ada banyak juga," jelas Bagja.
Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan opsi penundaan Pilkada 2024. Latar belakangnya lantaran masalah keamanan.
"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan Presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dikutip dari situs resmi Bawaslu RI, Kamis, 13 Juli 2023.
Wacana itu juga disampaikan Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema "Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya" di Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.
"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," katanya.
Dia menerangkan, risiko masalah keamanan ini berkaitan dengan pasukan keamanan yang tersebar di wilayah masing-masing, karena Pilkada berlangsung serentak, sehingga perbantuan personel keamanan hampir sulit dilakukan.
Sementara itu, risiko konflik di dalam perhelatan pilkada selalu lebih tinggi dibanding pemilu secara nasional, sebab lebih tingginya sentimen kedekatan antara konstituen dengan calon kepala daerah yang berkontestasi.
"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," kata Bagja.
Bawaslu Minta Panwascam dan PKD Tindak Tegas APK Langgar Aturan
Bawaslu RI menginstruksikan kepada Pengawas Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) untuk segera ambil tindakan jika melihat APK dipasang di tempat yang dilarang.
