Survei: 57,3 Persen Masyarakat Tak Setuju IKN Pindah ke Kaltim, DKI Masih Pantas
- Sekretariat Presiden
Jakarta - Mayoritas masyarakat di Indonesia masih tidak setuju dengan keputusan pemerintah pusat untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur (Kaltim). Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi penolakan tersebut.
Hal itu terungkap dari hasil rilis survei nasional Indostrategic bertajuk ‘Keberlanjutan vs Perubahan: Dinamika Peta Politik Menuju Pemilu 2024’.
Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Khoirul Umam menjelaskan setidaknya ada 57,3 persen masyarakat merasa kurang setuju atas pemindahan ibu kota negara. Semantara, yang setuju ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur ada sebanyak 40,1 persen.
"Ketika responden kita tanya, apakah setuju jika ibu kota negara sekarang dipindahkan dari DKI Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Ini cukup unik, masyarakat menyampaikan sekitar 57,3 persen merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju ibu kota negara segera dipindahkan ke Kalimantan Timur," kata Khoirul dalam konferensi pers secara virtual, Jumat, 14 Juli 2023.
"Sedangkan, 40,1 persen menyatakan setuju (ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur) dan sangat setuju," lanjutnya.
Kawasan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat.
- ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Khoirul menyampaikan, ada tiga alasan utama mayoritas masyarakat kurang menyetujui perpindahan ibu kota negara. Alasan pertama, yaitu biaya pembangunan IKN dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk menangani masalah-masalah di Indonesia.
"Alasannya yang mereka tidak setuju, 46,2 persen merasa biaya pembangunan lebih baik digunakan untuk hal yang lebih mendesak," ungkapnya.
Alasan kedua, pembangunan IKN di Kalimantan Timur dilakukan secara tergesa-gesa. Sementara, alasan terakhir yaitu, DKI Jakarta dinilai masih layak dan pantas untuk menjadi ibu kota negara Indonesia.
"20,8 persen dianggap (pembangunan IKN di Kalimantan Timur) terlalu tergesa-gesa, kemudian 16,5 persen merasa perpindahan IKN belum mendesak dalam waktu dekat dan 8,2 persen menilai Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara," jelas Khoirul.
Dalam survei terbaru Indostrategic, dilakukan dalam kurun waktu 9-20 Juni 2023 dengan melibatkan 1.400 responden di 38 provinsi di Indonesia. Sementara, margin of error sebesar 2,62 persen.
Jakarta Tak Menyandang 'Ibu Kota'
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono sebelumnya sempat mengatakan tahun depan yakni 2024, Jakarta tak lagi menyandang status sebagai Ibu Kota negara Indonesia. Hal tersebut disampaikan Heru usai upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta yang ke-496 di Monas, Jakarta Pusat.
"496, bagian dari HUT DKI yang spesial dimana nanti tahun berikutnya sebuah kalimat ibu kota tentunya sudah tidak disandang lagi. Jadi inilah titik awal untuk memberikan yang terbaik ke depan, untuk Jakarta dan untuk seluruh masyarakat Jakarta ke depan," kata Heru kepada wartawan, seperti dikutip, Jumat, 23 Juni 2023.
Pun, saat peringatan HUT DKI ke-496 ini, Heru mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama membangun Jakarta menjadi lebih baik.
Ia berharap, agar di tahun ini dan kedepan, Jakarta dapat terbebas dari segala masalah perkotaan salah satunya banjir. Sebab, kata dia, masalah tersebut dapat merugikan masyarakat.
"Kadonya semoga lancar semua, semoga tidak banjir, semoga tidak ada hal-hal yang merugikan masyarakat," jelasnya.
