Anies Kritik Pemerintah Tak Serius Urus Perkotaan, Prabowo: Desa-Kota Jangan Dikotak-kotakan
- Ist
Makassar – Bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan mengkritik pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya fokus mengurusi desa tapi tidak mengurus kota. Hal ini disampaikan Anies saat menghadiri Rakernas XVI Apeksi di Makassar, Kamis 13 Juli 2023.
Menurut Anies, bukti fokus pemerintah mengurus pembangunan desa ditandai adanya lembaga atau kementerian khusus yang menangani desa. Sementara untuk perkotaan tidak ada badan serupa yang mengurusi.
"Pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada yang mengurusi perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan, kementerian mengurusi perkotaan tidak ada," kata Anies
Bakal Capres Anies Baswedan di Rakernas APEKSI di Makassar 2023
- Kominfo Makassar
Anies berpendapat, seharusnya ada instansi khusus seperti pedesaan yang membuat standar pembangunan perkotaan. Mulai dari standar pengelolaan sampah hingga penyediaan kebutuhan air bagi warga.
"Beberapa perkotaan yang ada saat ini itu tidak perhatikan. Seharusnya sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan itu kementerian-kementerian dan program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan, tetapi kalau pedesaan aman saja karena ada kementeriannya,"ungkap Anies.
Lebih lanjut, Anies pun menambahkan, jika seharusnya sudah ada badan yang berperan sebagai perwakilan pemerintah kota di tataran pusat. Kata Anies, badan itu akan mengadvokasi kepentingan-kepentingan pemerintah kota kepada pemerintah pusat.
"Menurut kami memang sudah harusnya perlu ada, apa pun namanya, badan yang mengurusi perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional," terangnya.
Jangan Dikotak-kotakan
Sementara bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan bahwa fokus pembangunan yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sudah on-track.
Khusus untuk pembangunan perkotaan, Prabowo punya pendapat yang berbeda. Menurutnya, pembangunan desa, kecamatan, kota, kabupaten hingga provinsi, tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
"Ini tidak dapat dikotak-kotakan. Satu kesatuan. Kalau di desa ada tenaga kerja yang tidak dapat pekerjaan dia akan lari ke kota. Kalau di kota tidak ada pekerjaan dia akan lari ke ibu kota provinsi," ujar Prabowo di forum serupa.
"Jadi pendekatan kita harus integral, komprehensif, dan lihat sumber masalahnya," imbuhnya.
DKPP: Persoalan Penyelenggara Pemilu Bukan Kemampuan Teknis tapi Integritas
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan bahwa persoalan utama penyelenggara pemilu saat ini bukan pada kemampuan teknis, melainkan pada aspek integritas.
