Tegaskan Tak Ada Munaslub Partai Golkar, Airlangga: Kalau Mau Jadi Ketum Tunggu 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2023. (ilustrasi)
Sumber :
  • ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak akan ada Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub di Partai Golkar. Hal itu dikatakan oleh Airlangga merespon munculnya kabar bahwa akan ada Munaslub di internal Partai Golkar.

OSO di HUT ke-18 Hanura: Jangan Pernah Remehkan Partai Kecil

"Tidak ada, Tidak akan ada (Munaslub Partai Golkar)," kata Airlangga kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 13 Juli 2023.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (Foto:VIVA)

Photo :
  • vstory
Pilpres 2024 Dinilai Mulai Geser Demokrasi RI Jadi Otokrasi Elektoral yang Mengkhawatirkan

Airlangga mengatakan, apabila ada pihak-pihak yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan partai Golkar, maka ada mekanismenya sendiri. Yaitu sosok yang ingin menjadi Ketua Umum Golkar harus menunggu Musyawarah Nasional (Munas) pada 2024 mendatang.

“Munas 2024, silakan kalau berminat jadi Ketua Umum Golkar ke 2024,” kata Airlangga

Sibuk Politik, 2024 Jadi Tahun yang Penuh Guncangan bagi Krisdayanti

Airlangga mengatakan, mengenai sikap politik Partai Golkar dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, itu sudah diputuskan lewat rapat kerja nasional (rakernas) Golkar pada Juni 2023. Sehingga menurutnya itu sudah selesai dan tak perlu dipeedebatkan lagi.

"Kita sudah rakernas dan itu selesai, mekanismenya selesai," kata Airlangga.

Sebagaimana diketahui, Golkar sendiri soal capres sudah punya fatsun. Munas X Golkar tahun 2019 menetapkan keputusan bahwa sikap Partai Golkar terhadap Pemilu 2024, menyebutkan Partai Golkar memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum terpilih untuk menetapkan capres atau cawapres.

Pasal 1, menerima usulan agar Partai Golongan Karya mengusung kader terbaiknya sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 2, memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum terpilih untuk menetapkan Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden dan menentukan momentum serta strategi yang tepat dalam melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Presiden Tahun 2024.

Selain itu, Dewan Pembina Partai Golkar jauh-jauh hari sudah menyampaikan tiga butir rekomendasi untuk DPP Partai Golkar. Pertama, meminta DPP Partai Golkar mencalonkan Ketua Umum sebagai Presiden atau Wakil Presiden sesuai amanat Munas 2019. Karena Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto adalah kader terbaik Partai Golkar saat ini.

Munas X Partai Golkar 2019

Photo :
  • VIVA/Muhamad Solihin

Kedua, mempertimbangkan agar pasangan Airlangga Hartarto dalam Pilpres 2024 harus memiliki dampak elektoral kepada caleg-caleg Partai Golkar.

Ketiga, meminta DPP mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa Golkar adalah partai tengah yang tak menghendaki negara ini dibawa ke kiri atau ke kanan.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya