Dewan Pakar Golkar Bantah Usulkan Munaslub: Itu Tidak Benar
- istimewa
Jakarta - Dewan Pakar Partai Golkar membantah melempar usulan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub. Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar, Yuddy Chrisnandi, menepis pihaknya pernah mengusulkan penyelenggaraan munaslub.
Isunya Munaslub itu untuk membatalkan dukungan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden dari Partai Golkar. Airlangga memang dideklarasikan sebagai bacapres Golkar merujuk hasil Musyawarah Nasional atau Munas 2019.
Yuddy menjelaskan, dalam rapat pleno ke-VIII Dewan Pakar yang digelar pada Senin, 10 Juli 2023 di rumah Agung Laksono, tak membahas usulan munaslub Partai Golkar. Agung merupakan Ketua Dewan Pakar Golkar.
“Pada rapat tersebut menegaskan berita-berita yang berkembang tersebut tidak benar,” kata Yuddy Chrisnandi dalam keterangannya, Selasa, 11 Juli 2023.
Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto (dua dari kanan) di Ternate.
- Istimewa
Dia menyampaikan, Dewan Pakar Golkar dalam rapat pleno, sama sekali tak melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan Munaslub.
Pun, dia menambahkan poin-poin yang dibahas dalam rapat sudah disampaikan secara resmi. Hal itu merujuk hasil rapat pleno dengan tiga rekomendasi yang disampaikan secara tertulis serta ditandatangani Ketua Dewan Pakar Agung Laksono dan Sekretaris Ganjar Razuni.
Yuddy menyebut adanya pemberitaan terkait adanya usulan munaslub oleh anggota Dewan Pakar adalah pandangan pribadi. Ia menegaskan pendapat tersebut bukan sikap resmi Dewan Pakar.
Ia tak menafikan, Dewan Pakar sepakat mendorong Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto untuk deklarasikan diri sebagai capres 2024. Selain itu, Golkar juga didorong agar tak ragu membuat poros koalisi baru menuju Pilpres 2024.
Yuddy setuju jika Golkar dengan poros baru maka akan menguntungkan kedudukan dan posisi Golkar. Sebab, Golkar punya peluang memiliki kendaraan politik terkait pencapresan.
"Poros baru ini akan membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang partai di garis depan menuju kemenangan Pileg Partai Golkar," tuturnya.
Adapun dalam surat rekomendasinya, selain membentuk poros baru, Dewan Pakar juga meminta Airlangga segera menentukan figur cawapres. Pengumuman cawapres diminta dilakukan sebelum akhir Agustus 2023.
Menko Airlangga Bilang QRIS dan E-Toll Tak Dikenai PPN 12 Persen
Menko Perekonomian memastikan tak ada penambahan dalam PPN 12 persen untuk QRIS dan E-Toll.
