Status KIB Tak Jelas, Golkar Siap Ikhtiar Bikin Poros Baru
- VIVA/Muhamad Solihin
Jakarta - Partai Golkar menyiapkan wacana membentuk poros koalisi baru untuk Pilpres 2024. Langkah membentuk poros baru Golkar bakal diambil karena status Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak jelas.
Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily mengatakan sejauh ini belum ada koalisi yang sudah fiks terbentuk.
“Ya kemungkinan (poros baru) tersebut bisa jadi akan dilakukan karena kita tahu bahwa hingga saat ini kan belum ada poros yang sudah fix yah,” kata Ace Hasan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 11 November 2023.
Ace lebih jauh mengklaim, Partai Golkar yang notabene partai kedua pemenang Pemilu 2019 sangat mampu untuk membentuk poros baru. Belakangan juga PAN menawarkan opsi duet Airlangga dengan Zulkifli Hasan.
“Golkar sebagai partai pemenang kedua tentu memiliki potensi juga untuk membuat poros tersendiri,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI fraksi Partai Golkar ini.
Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily
- VIVA/Rifki Arsilan
Pun, dia menambahkan, poros baru Golkar ini di bisa saja dari luar KIB. Dengan demikian, Golkar menginisiasi terbentuknya kemungkinan poros koalisi besar. Sebab, ada juga yang menggadang-gadang untuk pasangan Prabowo dan Airlangga.
“Tentu bisa, sejauh ini kan KIB belum dibubarkan. Jadi, artinya bisa jadi akan semakin memperluas koalisi besar sebagaimana memang menjadi keinginan kami untuk membuat poros tersendiri itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Dewan Pakar Golkar merekomendasikan membentuk poros koalisi baru kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto. Rekomendasi itu salah satu dari tiga yang diusulkan Dewan Pakar untuk kebaikan Golkar di Pemilu 2024
Dewan Pakar meminta Airlangga membentuk poros baru di luar bakal koalisi pencapresan yang sudah ada. Namun, poros itu bisa memenuhi syarat pencalonan presiden atau presidential threshold.
Menurut Dewan Pakar, dengan poros baru akan menguntungkan kedudukan dan posisi Partai Golkar. Salah satunya, Golkar akan memiliki kendaraan politik dalam pencapresan.
"Selain itu, poros baru akan membangkitkan moril seluruh caleg Partai Golkar sebagai pejuang-perjuang partai di garis depan dalam menuju kemenangan Pileg Partai Golkar dalam Pemilu 2024," demikian isi surat rekomendasi Dewan Pakar yang dikutip VIVA pada Selasa, 11 Juli 2023.
Presidential Threshold 20 Persen Dihapus MK, Menko Yusril: Pemerintah akan Lakukan Ini
Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Imipas), Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tetap menghormati Keputusan Mahkamah Konstitusi (M
