Pemerintah Siap Tebus Rp5 M ke KKB Papua, Teddy Garuda: Tepat, Walaupun Terlihat Mengalah
- Dok. Istimewa
Jakarta - Langkah Pemerintah RI tengah disorot karena siap memenuhi syarat permintaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua soal tebusan Rp5 miliar. Tebusan nominal itu untuk membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera teroris KKB.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai langkah pemerintah untuk membayar tebusan 5 milliar untuk membebaskan Pilot Susi Air sudah tepat.
"Demi membebaskan seorang pilot asing yang disandera oleh KKB adalah langkah yang tepat. Walaupun terlihat mengalah, tapi ini satu-satunya celah untuk membebaskan warga asing tersebut," kata Teddy, dalam keterangannya, Minggu, 9 Juli 2023.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi.
- Istimewa
Dia merespons anggapan cara pemerintah akan dicap sebagai presiden buruk karena KKB Papua bakal gunakan syarat tebusan untuk menekan. Teddy tak menafikan kemungkinan seperti itu.
"Tentu saja itu bisa terjadi. Maka dari itu, selepas ini, tidak perlu lagi ada program negosiasi tapi program menghabisi," ujarnya.
Ia menyebut urusan KKB Papua mesti disamakan dengan gerakan pemberontakan lainnya yang pernah terjadi di Tanah Air.
"Kebanyakan diselesaikan dengan kekerasan. KKB sudah cukup lama dibiarkan karena dihantui oleh HAM," tutur Teddy.
Menurut dia, kedepan mesti diselesaikan dengan cara kekerasan. Kata Teddy, tak perlu negosiasi tapi habisi.
"Kedepan harus diselesaikan dengan cara kekerasan. Tidak perlu negosiasi tapi habisi.Urusan HAM urusan nomor sekian," lanjut Teddy.
Bagi dia, saat ini langkahnya mundur dulu tak masalah. Tapi, selanjutnya maju untuk menyelesaikan KKB.
"Mundur selangkah tidak apa, tapi setelah itu maju untuk meluluhlantakkan mereka," jelas Teddy.
Sebelumnya, Panglima TNI Yudo Margono menyebut pemerintah akan memenuhi permintaan KKB soal tebusan Rp5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air, Philips Mark Mehrtens. Yudo bilang langkah itu demi keselamatan semuanya termasuk nyawa Philips Mark.
"Ya, kalau permintaannya itu, kita penuhi demi keselamatan semuanya," kata Yudo usai menemui Wakil Presiden Ma'aruf Amin bersama Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Wapres, Selasa, 4 Juli 2023.
Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan
Polusi plastik adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan sektor informal.
