Beredar Baliho Jokowi-Prabowo, Begini Jawaban Sekjen PDIP Hasto
- istimewa
Jakarta - Sekretaris Jenderal, PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto merespons soal baliho Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang tersebar. Menurutnya, foto di baliho tersebut untuk memancing elektoral.
"Jadi, itu foto untuk memancing elektoral," kata Hasto kepada wartawan di Jakarta Pusat, Sabtu, 8 Juli 2023.
Kendati demikian, PDI Perjuangan tidak terpengaruh terhadap temuan foto Presiden Jokowi dan Prabowo di baliho tersebut. Pasalnya, kata Hasto, kader PDI Perjuangan sudah tunduk kepada keputusan yang diambil oleh Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.
"PDIP kokoh. Jadi, ketika memilih pemimpin itu satu kesatuan bagaimana Pak Jokowi meletakan dasar-dasar kemajuan untuk mencapai kemajuan yang sangat pesat bagi indonesia raya," ucapnya.
Oleh sebab itu, Hasto menegaskan PDI Perjuangan tetap mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Pemilu 2024. Dia juga menyebut Ganjar merupakan suksesor Presiden Jokowi pada 2024 mendatang.
Potret Prabowo dan Jokowi bertebaran di jalanan Ibu Kota.
- istimewa
"Pak Ganjar melanjutkan kemajuan itu dengan speed dan stamina. Kemudian, pemahaman terhadap pentingnya teknologi mempercepat kemajuan bangsa. Jadi, spanduk baliho itu kan demokrasi yang sifatnya artifisial, bukan substansial," pungkasnya.
Sebagai informasi, Sebuah baliho bergambar wajah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto muncul di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat.Â
Dalam baliho tersebut, terpampang dua foto Prabowo Subianto dan Jokowi. Foto pertama, menampilkan kedekatan Prabowo dan Jokowi yang berada di dalam satu mobil. Foto kedua, momen Prabowo bersama Jokowi tengah diwawancarai awak media.Â
Terdapat satu tulisan besar di tengah baliho tersebut yang berbunyi 'Menang Bersama untuk Indonesia Raya'. Tidak ada lambang ataupun logo partai di dalam baliho tersebut.
Sidang Perdana Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Ditunda, KPK Tidak Hadir
Sidang perdana, gugatan praperadilan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditunda pada Selasa 21 Januari 2025 hari ini. Pihak termohon yakn KPK tidak hadiri.
