Golkar Belum Setop Wacana Pembentukan Koalisi Besar, Diputuskan sebelum 17 Agustus
- DPR RI
Jakarta – Partai Golkar bakal memutuskan sikapnya dalam koalisi sebelum 17 Agustus 2023 sehingga bisa melangkah lebih jauh dalam menyongsong Pemilu 2024.
"Semoga sebelum 17-an nanti. Diperkirakan Agustus sudah ada," kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 7 Juli 2023.
Sejauh ini Golkar masih intensif komunikasi dengan koalisi Partai Gerinda dan PKB. Meski begitu, ditekankan Dave, partainya juga masih membuka komunikasi dengan semua capres dan partai lain. "Kami juga kan memiliki konsep untuk membangun koalisi besar, jadi prosesnya masih berjalan," katanya.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Plt Ketua Umum PPP Mardiono usai pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.
- ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Koalisi Indonesia Bersatu yang digagas bersama PAN dan PPP belum bubar, katanya, meskip PPP sudah mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.
"Kan Golkar PAN dan PPP itu kan sudah sepakat membentuk KIB. KIB-nya kan tidak bubar, masih berjalan. Jadi, kami itu akan memutuskan pada waktunya dan juga kami akan memutuskan secara bersama," ujarnya.
Wacana pembentukan koalisi besar mencuat setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan lima ketua umum partai politik, termasuk Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dalam acara Silaturahmi Ramadhan di kantor pusat PAN, Jakarta, pada 2 April 2023.
Wacana tersebut berniat menggabungkan dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, PAN, dan PPP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang beranggotakan Partai Gerindra dan PKB.
Presiden Jokowi dan lima pimpinan parpol pendukung pemerintah di kantor DPP PAN, beberapa waktu lalu.
- ANTARA FOTO
Presiden Joko Widodo, yang hadir dalam Silaturahmi Ramadhan itu, mengatakan bahwa para ketua umum partai dalam forum tersebut cocok jika berkoalisi. "Saya hanya bilang cocok [berkoalisi], terserah pada ketua umum partai atau gabungan ketua umum partai untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan akan lebih baik," katanya.
Namun, dalam dinamikanya, sejumlah pihak seperti mantan wakil presiden Jusuf Kalla alias JK menilai wacana koalisi besar sulit terbentuk. Sebab, katanya, tidak mudah untuk menyatukan begitu banyak partai dengan beragam aspirasi politik dan kepentingan, terutama dalam hal pencalonan pasangan capres-cawapres pada pemilu 2024.
Selain itu, belakangan salah satu partai anggota KIB, yakni PPP, secara bulat menyatakan mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Keputusan itu sekaligus menjadikan PPP bergabung dalam koalisi PDIP bersama partai politik nonparlemen seperti Partai Perindo.
