DPR Diubah Jadi Olok-olok 'Gedung Tikus Turu', PAN Sadar Diri Pilih Perbaiki Kinerja
- VIVA/Andrew Tito.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno merespons positif tentang penamaan Gedung DPR RI dalam aplikasi Google Maps yang diolok-olok dengan konotasi yang menyudutkan, mulai 'gedung tikus turu', ‘gedung penipu rakyat’ hingga 'istana tikus berdasi'.
Eddy Soeparno memastikan pihaknya akan memperbaiki kinerja. Sebab, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, DPR RI memang mengalami kemerosotan kepercayaan publik.
"Perihal nama gedung DPR di Google Maps diubah dengan kata yang berkonotasi negatif, saya memilih untuk terus memperbaiki kinerja agar kepercayaan rakyat terhadap DPR perlahan meningkat," kata Eddy dalam cuitannya pada akun media sosial Twitter, Rabu, 5 Juli 2023.
Kompleks Gedung MPR DPR dan DPD
- vivanews/Andry
Sekretaris Jenderal PAN itu juga mengimbau para koleganga di parlemen agar tidak marah dengan respons publik. Menurut Eddy, DPR RI harus segera memperbaiki kinerjanya agar kembali meraih kepercayaan publik.
Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia, DPR RI hanya meraih kepercayaan publik 68,5 persen, sementara partai politik 65,3 persen.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi menjelaskan, kepercayaan publik pada angka 60 persen itu belum cukup baik. Karena itu, untuk bisa dikatakan aman, parpol dan DPR harus bisa meningkatkannya hingga di angka 70 persen.
Dia menyebut peningkatan kepercayaan publik pada lembaga demokrasi sangat penting. Sebab, itu menjadi salah satu tolok ukur kepercayaan masyarakat pada sistem demokrasi itu sendiri.
Ilustrasi Paripurna DPR
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Jika lembaga politik gagal mencerminkan kehendak demokrasi, maka kepercayaan publik pada demokrasi juga menurun. “Jika publik percaya lembaga bisa menjalankan kinerjanya, maka bisa makin meningkat kepercayaannya,” kata Burhanudin.
Haris Rusly Moti: PPN 12 Persen Produk PDIP Sebagai Ruling Party
Pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
