Spanduk Dukungan Kaesang Ditertibkan, PSI: Gak Adil, Wali Kota Kurang Kerjaan!
Depok - Elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan protes terkait kebijakan penertiban spanduk bergambar dukungan terhadap Kaesang Pangarep di jalanan Depok, Jawa Barat. Kebijakan penertiban spanduk itu dinilai tebang pilih.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPD PSI Kota Depok, Icuk Pratama Putra. Ia protes karena spanduk bergambar Kaesang di Jalan Margonda ditertibkan. Spanduk tersebut berisi dukungan terhadap Kaesang agar maju sebagai bakal calon Wali Kota Depok.
“Spanduk yang ditertibkan. Masalahnya sering gak adil saat implementasi di lapangan. Kalau niatnya mau merapikan atribut yang sembarangan kami setuju saja. Tapi, biasanya tebang pilih,” kata Icuk, Selasa, 4 Juli 2023.
Penertiban spanduk itu imbas dari beredarnya Surat Edaran (SE) Nomor 300/345-Satpol.PP tentang tertib pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul banner, reklame maupun atribut lainnya.
Icuk mengkritisi SE tersebut tak berjalan sebagaimana mestinya. Dia menyebut, beberapa waktu lalu pernah terbit SE serupa.
“Harapan kami tidak ada lagi tebang pilih dalam penertiban atribut kampanye bukan pembersihan APK lawan politik saja,” ujar Icuk
Kaesang Pangarep
- VIVA
.
Lantas, ditanya cara itu sebagai kerisihan Wali Kota Depok M Idris karena maraknya spanduk Kaesang, Icuk menanggapinya. Dia berpendapat seharusnya masalah penertiban sudah ada aturan sendiri.
Menurutnya, tak perlu diterbitkan lagi SE Wali Kota Depok. Ia pun menyayangkan tanda tangan Wali Kota Depok hanya sebatas spanduk.
“Kalau betul gerah pihak pemkot, sangat disayangkan. Lebih baik gerah karena kerja rapihin sampah yang numpuk," tuturnya.
"Aturan terkait pemasangan alat peraga kampanye atau pun iklan sudah ada. Tidak usah sibuk dengan permasalahan yang harusnya tinggal di eksekusi," lanjut Icuk.
Bagi Icuk, kerja Wali Kota Depok Idris tak fokus menyelesaikan persoalan. Idris dituding hanya fokus membersihkan spanduk dan membuat lagu.
“Wali kota kurang kerjaan! fokus waktu pikiran dan tenaga yang kita bayar gaji. Dia hanya sebatas pembersihan spanduk dan bikin lagu,” tuturnya.
Dia pun menyinggung masih banyak spanduk partai lain yang tidak ditertibkan. Ia mengataan masih banyak spanduk yang berantakan dan belum dirapihkan.
"Saya masih melihat banyak APK yang sudah berantakan belum dirapihkan oleh pemkot sesuai isi dari surat tersebut," ujarnya.
Mahalnya Biaya Pemilu Disebabkan Rumitnya Regulasi, Menurut Anggota DPR
Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya meminta pemerintah melalukan evaluasi sistem pemilu yang berlangsung selama 2024 lantaran dinilai banyak menelan biaya.
