Mundur dari NasDem, Danny Pomanto Ancang-ancang Maju Pilgub Sulsel Lewat PDIP
- VIVA/Supriadi Maud.
Makassar - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto bicara soal isu dirinya mau maju Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan di Pilkada 2024. Dia tak menampik memang ada keinginan maju sebagai bakal cagub.
"Tetap ada keinginan maju pilgub. Tapi kedepan dilihat partai mana kan nantinya akan terjawab," kata Danny di Makassar, Senin, 3 Juli 2023.
Danny menyampaikan, sikap yang diambilnya karena mundur dari Nasdem karena ada dua alasan yaitu pertimbangan politik dan keluarga. Dari alasan politik ia tak bisa menafikan perbedaan sikap dirinya dengan Nasdem.
Dia tak selaras dengan sikap politik Nasdem yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024.
"Apakah mundur berkaitan dengan pilpres? Saya kira bisa alasan itu karena ini pilihan pribadi. Tapi, saya kira bukan satu satunya alasan itu," tuturnya.
Danny juga mengaku mundur dari Nasdem karena pertimbangan politiknya. Dia menyampaikan blak-blakan kemungkinan akan pindah ke PDIP.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto.
- VIVA.co.id/Supriadi Maud
Ia menyampaikan demikian karena menantunya saat ini sudah gabung dengan PDIP.
"Namanya politik. Biar menantu duluan masuk itu kan akan datang bisa saja tidak seperti itu, bisa jadi juga seperti itu. Namanya Politik. Politik itu dinami," jelas Danny.
Pun, dia memahami aturan PDIP dalam satu keluarga mesti satu partai. Selain Danny, anak dan istrinya juga mundur dari Nasdem dan batal sebagai bacaleg.
"Saya paham bahwa di PDIP itu satu keluarga harus satu partai. Makanya salah satu alasan juga kenapa anak saya (Aura) harus mundur," ujar Danny.
Lantas, ditanya kapan umumkan masuk parpol baru, Danny menjawab bisa lama atau cepat. Namun, ia tak ingin jadi duri dalam daging keputusan politik.
"Apakah terkait dengan pilgub? Macam macam tafsir saja. Politik itu tafsiran. Saya harus banyak belajar politik. Saya kan orang baru di Politik," katanya
Danny juga menyatakan dirinya tidak akan dapat menjadi wali kota lagi. Sebab, aturan membatasi hanya dua periode.
“Pokoknya ada saatnya kita bersikap itu, ada sikap awal dulu berikutnya ada lagi sikap politik,” ujarnya.
