Ali Mahfud Dipecat, Bakal Caleg dan Kader PPP di Surabaya Kompak Mundur Massal
- ANTARA Foto
Surabaya - Belasan bakal calon legislatif (caleg) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Surabaya, Jawa Timur, memilih mundur untuk Pemilu 2024. Mereka kompak mundur karena Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP setempat, Ali Mahfud dipecat.
Ali mengaku sudah berkonsultasi dengan para kiai terkait langkahnya yang sudah tak di partai kabah tersebut.
"Saya sudah berkonsultasi kepada para kiai terkait hal itu dan beliau tidak mempermasalahkan jika saya mundur dari PPP Surabaya," kata Ali Mahfud di Surabaya, dikutip dari Antara, Jumat, 30 Juni 2023.
Ali tak menjelaskan dirinya dicopot. Dia beralasan lebih baik ditanya langsung kepada DPP PPP. "Silakan tanya ke DPP PPP," ujarnya.
Pun, dia juga tak bisa menjelaskan alasan belasan bakal caleg dan Ketua PAC mundur mengikuti jejaknya. Ali mengaku saat ini, ia hanya ingin menenangkan diri terlebih dahulu.
Ilustrasi/Simpatisan PPP
- ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal
Dari informasi yang diperoleh, ada 11 bakal caleg yang mundur, termasuk Ali Mahfud. Adapun yang mundur dari Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) dari 15 ketua PAC sekarang bertambah jadi 20 Ketua PAC.
Sementara, surat pengunduran diri para kader PPP itu sudah dilayangkan ke DPW PPP Jatim pada 22 Juni 2023.
Untuk saat ini, posisi Ali sudah digantikan Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori sebagai Plt. Ketua DPC PPP Surabaya.
Ali ditetapkan sebagai ketua DPC PPP Surabaya pada 25 Februari 2022. Ali mestinya menyelesaikan tugas sebagai Ketua DPC PPP Surabaya pada 2027.
Kemudian, selama menjadi nakhoda di PPP Surabaya, beberapa hal sudah dilakukan Ali. Salah satunya membentuk PAC di 29 kecamatan hingga pembentukan ranting sebanyak 90 ranting di Surabaya.
Sementara, Wakil Ketua DPW Jatim Mujahid Ansori mengatakan pencopotan Ali Mahfud bagian dari evaluasi rutin. Kata dia, evaluasi rutin itu dilakukan partai kepada ketua-ketua DPC yang sudah jabat lebih dari enam bulan.
Dia menjelaskan kebijakan partai dalam melakukan evaluasi ini tak hanya berlaku di Surabaya. Namun, melainkan juga berlaku untuk seluruh DPC PPP.
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui perlu dilanjutkan atau mana yang perlu dirombak pengurusnya. Evaluasi disebut sebagai ikhtiar PPP dalam percepatan pemenangan Pemilu 2024. (Ant)
