Soroti Kemiskinan dan Gizi Buruk di Madura, Putu DPR: Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan
- istimewa
Jakarta - Pemerintah pusat diminta turun tangan bantu mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk di Madura, Jawa Timur. Persoalan kemiskinan dan gizi buruk di wilayah ujung timur Pulau Jawa itu masih tinggi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana Putu saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur. Dia bilang persoalan itu harus jadi perhatian khusus pemerintah.
"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu dalam keterangannya pada Jumat, 30 Juni 2023.
Dia mencontohkan, salah satu dukungan yang perlu jadi perhatian terkait alokasi anggaran untuk penanganan stunting. Ia menyoroti anggaran minim Dinas Kesehatan Bangkalan yang hanya dapat alokasi Rp245 juta untuk penanganan stunting.
"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," lanjut legislator asal Bali tersebut.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana.
- Istimewa
Putu menambahkan kunjungan delegasi BKSAP untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Menurut dia, peran parlemen memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan yang harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah. Lalu, kata dia, pemerintah derah dan segenap pemangku kepentingan untuk memajukan potensi ekonomi, pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk.
Selain itu, menurutnya perlu juga perhatian dalam perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.
“Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura," jelas legislator asal Bali tersebut.
Putu berharap agar ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura. "Agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” tutur Putu.
Bagi Putu, untuk mendukung keberhasilan di berbagai sektor perlu sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal seperti institusi pendidikan.
"Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah termasuk peningkatan sumber daya manusia (capacity building)," tutur Putu.
Dia menyinggung status UTM sebagai universitas negeri yang akan jadi world class university. Dengan demikian, UTM punya peran untuk banyak mengupas terkait persoalan yang terjadi di Madura. "Kami banyak mendapatkan info dari rektor, dosen maupun mahasiswa yang akan kami bawa ke pusat,” ujar Putu.
Pun, dia menambahkan DPR RI juga mesti bisa memastikan kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Daerah dalam memajukan ekonomi daerahnya. Dia bilang hal itu harus sesuai data yang dikaji dengan akurat, sehingga bisa menemukan solusi yang berkelanjutan.
"Kita berharap kunjungan ini akan berikan kontribusi serta mendorong Bangkalan dan juga Pulau Madura serta Universitas Trunojoyo Madura agar tergaung baik secara nasional maupun ke seluruh penjuru dunia," kata Putu.
Sementara, Rektor UTM, Syafi’i mengatakan potensi alam Madura perlu dapat perhatian khusus. Alasannya karena Madura memiliki potensi kekayaan alam. Dengan demikian, menurut dia, hal itu bisa meminimalisir buruh migran berangkat keluar negeri.
“Madura memiliki basis pekerja migran akibat tuntutan ekonomi, maka perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah agar dapat perlindungan secara profesional,” ujar Syafi’i.
Namun, ia tak menampik Madura juga memiliki kendala seperti infrastruktur akses jalan ke lokasi pariwisata. Menurut dia, infrastruktur di Madura itu dari zaman awal kemerdekaan bahkan Belanda sampai sekarang, luas jalannya belum banyak didukung pembangunan infrastruktur yang layak.
“Sedangkan, frekuensi kendaraan yang masuk ke Madura itu sudah overload. Makanya, memang perlu diikuti pembangunan infrastruktur yang layak. Potensi pariwisata di Madura cukup banyak,” tuturnya.
Syafi’i juga menyinggung status Madura sebagai daerah penyuplai garam nasional hingga 70 persen termasuk gas di Jawa Timur. Kemudian, status Madura dalam hal potensi jagung dan rempah-rempah. Namun, ia heran Madura dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) selalu posisi terendah di Jawa Timur.
Adapun delegasi BKSAP DPR RI yang ikut ke UTM antara lain Hasani Bin Zuber (F-PD), Gilang Dhiela Fararez (F-PDIP), Mulan Jameela (F-Gerindra), Arzeti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), dan Didi Irawadi
Dukung Proyek PIK 2, JMBB: Ciptakan Lapangan Kerja Baru, Tingkatkan Infrastruktur Lokal
Proyek PIK 2 dinilai bisa bahwa manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi mudharatnya khususnya bagi umat Muslim di Banten.
